Pertemuan para bupati dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018). (Ist)

Jokowi Minta Bupati Buat Skala Prioritas Penggunaan APBD

Loading

BOGOR (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo meminta para bupati menggunakan APBD secara efektif. Jokowi meminta bupati membuat skala prioritas penggunaan pos APBD.

Hal ini disampaikan Bupati Serang Ratu TatuChasanah. Menurutnya Jokowi sadar APBD sangat terbatas karenanya harus digunakan secara tepat.

“Coba kita fokus. Dari pusat sendiri kan kita mengetahui beliau sedang fokus ke infrastruktur. Daerah/kabupaten masing-masing ini mau ke mana? Kalau infrastruktur sudah baik, mau ke mana? Mau apa? tolong fokus. Kalau pasar, fokus ke pasar. Kalau infrastuktur belum, ya infrastruktur,” kata Ratu Tatu usai pertemuan para bupati dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018).

Jokowi ingin penggunaan APBD bisa terlihat nyata hasilnya. Jokowi menurut Ratu Tatu tak ingin alokasi APBD hanya sekadar disebar ke dinas.

“Ini supaya ada hasil yang langsung terlihat karena kalau anggaran terbatas, kalau dibagi ke dinas-dinas yang ada seperti menggarami laut, tidak terlihat hasilnya dan masyarakat tidak merasakan hasilnya. Padahal anggaran habis dan memang dipakai, tapi tidak terlihat hasilnya. Itu saran Presiden,” katanya.

Ratu Tatu mengaku sudah menerapkan prioritas alokasi APBD. “Saya saya sendiri di Serang, sudah mulai mencoba fokus untuk 1-2 program, meski dengan anggaran terbatas tapi bisa terlihat hasilnya,” katanya.

Selain soal penggunaan APBD, dalam pertemuan tersebut juga membahas soal sistem Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan berinvestasi. Jokowi menyampaikan pesan agar sistem OSS yang akan diluncurkan tersebut bisa menarik banyak investor masuk ke daerah.

“Diharapkan para investor banyak masuk ke Indonesia karena tidak diribetkan dengan perizinan yang ada. Dibandingkan dengan negara lain degan sangat mudah yang dalam hitungan jam sudah langsung keluar izinnya. Berarti kan persaingannya sudah harus diperbaiki, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami menyambut baik sistem OSS ini,” katanya.