JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi nasional mendorong peningkatan ekspor Indonesia melalui ekspor jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi Indonesia yang dimotori oleh BUMN Karya terus mengembangkan pasar ke luar negeri.
Kemampuan perusahaan konstruksi nasional dalam mengerjakan proyek infrastruktur telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Kerjasama di sektor konstruksi menjadi salah satu bahasan kunjungan delegasi Namibia ke Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada delegasi Namibia saat melakukan pertemuan di kantor PT. Wijaya Karya (WIKA), Jakarta, Rabu (29/8/2018) mengatakan PT. WIKA merupakan BUMN yang paling ekpansif melakukan ekspor jasa konstruksi ke luar negeri.
“Keputusan Namibia untuk melibatkan PT. WIKA membangun infrastruktur disana adalah benar. Dalam hal manajerial, PT WIKA memiliki standar operasi yang bagus, baik dari segi keamanan maupun kualitas, karena salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia,” terangnya.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Nambia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Republik Namibia Netumbo Nandi Ndaitwah dengan sejumlah menteri yakni Menteri Industri, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Tjekero Tweya, Menteri Pertanian, Air dan Kehutanan Alpheus Naruseb dan Menteri Ekonomi dan Direktur Komisi Perencanaan Nasional Obeth Kandjose.
Sementara Menteri Basuki didampingi oleh Komisaris Utama PT. WIKA Imam Santoso, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Tumiyana, dan Duta Besar RI untuk Namibia dan Angola Eddy Basuki.
Direktur Utama PT. WIKA Tumiyana, mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap penjajakan untuk memilih proyek-proyek yang akan dikerjakan. PT. WIKA pun akan segera mengirim tim ke Namibia untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini untuk mendetailkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh negara tersebut.
Selain PT. WIKA, BUMN Karya lainnya yang telah mengerjakan proyek di luar negeri yakni PT. Waskita Karya, PT. PP, PT. Brantas Abipraya, PT. Hutama Karya dan PT. Adhi Karya. Jumlah ekspor jasa konstruksi Indonesia pada Agustus 2017 tercatat sebesar Rp 568,4 atau meningkat dibanding ekspor tahun 2016 sebesar Rp 282 miliar.
Kementerian PUPR turut berperan dalam mempeomosikan kemampuan pelaku jasa konstruksi nasional seperti pada pameran konstruksi yang dilakukan di luar negeri dan membentuk Forum Ekspor Konstruksi Indonesia.
“BBWS sebagai water manager harus bertindak apabila ada orang yang buang sampah sembarangan ke sungai. Upaya lainnya setidaknya dengan menyediakan tempat sampah di pinggiran sungai,” kata Menteri Basuki. Untuk mengatasi permasalahan sampah di Sungai Bendung, BBWS Sumatera VIII akan melibatkan TNI untuk mewujudkan Sungai Bendung yang bersih dari sampah.
Dengan dilaksanakannya normalisasi, pembangunan kolam retensi dan stasiun pompa, maka luas genangan eksisting banjir dari sekitar 285 hektar akan berkurang menjadi 46 ha. Lama waktu genangan juga lebih singkat dari 16 jam dengan ketinggian genangan 30-70 cm, menjadi 3 jam dengan tinggi genangan 10-20 cm (banjir yang dapat tereduksi 84%).
Pekerjaan pembangunan pompa tersebut dilakukan oleh PT. SAC Nusantara-PT. Basuki Rahmanta Putra, Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 239,98 miliar dengan sistem tahun jamak selama empat tahun anggaran sejak 2015 dan akan selesai akhir tahun 2018.
Dalam pembangunan pengendalian banjir tersebut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Palembang Suparji menyatakan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk pengelolaan sampah di sepanjang sungai.
Tampak hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Saiful Anwar, Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang Suparji dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.