Kondisi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi yang saat ini tanpa pengolahan. (jonder sihotang)

DKI tak Tepati Janji, Pemkot Bekasi Evaluasi Rute Truk Sampah

BEKASI (IndependensI.com)-  Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, kini pihaknya sangat sulit berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, guna membahas kelanjutan kerjasama terkait keberadaan Tempat Pengeloloaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Apa yang disepekati dalam perjanjian bersama, tidak ditepati.

Sementara masyarakat di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, sudah menuntut agar apa yang dijanjikan DKI direalisasikan. Karena itu, hari ini, Kamis (18/10/2018), Pemkot Bekasi  membahas dan mengevaluasi rute dan jadual truk pengangkut sampah milik DKI yang melintas Kota Bekasi menuju TPST Bantargebang. Rapat dipimpin langsung Wali Kota Rahmat Effendi.

Saat ini antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta terkait TPST Bantargebang, seolah-olah tidak ada perjanjaian kerjasama (PKS). Padahal, PKS sudah ada sejak gubernur sebelumnya.  Namun apa isi PKS itu tidak dilaksanakan DKI okeh gubernur saat ini.

“Kita tidak meminta ke DKI. Tapi ada perjanjian kerjasama yang harus ditaati bersama. Apa hak dan kewajiban DKI dan Bekasi, semuanya tertuang dalam PKS,” kata Rahmat Effendi, Kamis (18/10/2018).

Ditanya komunikasi dan koordinasi antara DKI dan Kota Bekasi, Rahmat mengakui bahwa sebelumnya, komunikasi dan koordinasi antara kedua pemimpin dan pejabat daerah sangat lancar. Tapi saat ini untuk komunikasi saja dengan DKI sangat sulit.

“Saat ini untuk bertemu saja sulit, sulit dan sangat sulit tidak seperti dulu saat kita membangun kemitraan. Sekarang tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pemprov DKI Jakarta,” tegas Rahmat.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan uang kompensasi atau uang ‘bau’ akibat keberadaan TPST kepada masyarakat Bantargebang. Tapi saat ini, pemberian uang tersebut tidak lancar dan banyak lainnga yang diperjanjikan DKI, tidak dilaksanakan.

Padahal, saat Gubernur DKI dijabat  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kominikasi antara Pemkot Bekasi lancar. Bahkan, DKI membantu dana membangun dua jembatan layang di Kota Bekai untuk mengurangi kemacetan lalu lintas akibat truk sampah DKI.

Masa Ahok, Kota Bekasi juga dibantu truk sampah, 20.000 tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), bantuan pembangunan jalan dan lainnya. Namu  saat ini, banyak yang diperjanjikan tidak ditepai lagi. Padahal, setiap hari sekitar 6.000 ton sampah Jakarta dibuang ke TPST Bantargebang Kota Bekasi, dan kini tidak ada pengolahan lagi mengakibatkan pencemaraan lingkungan.  (jonder sihotang)