JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Indonesia Infrastruktur week dan Indonesia Konstruksi 2018. Dalam sambutannya Presiden meminta para pekerja yang sudah menerima sertifikat untuk mengangkat sertifikatnya.
“Coba yang sudah menerima sertikat, tolong diangkat sertifikatnya, jangan diturunkan dulu, Saya mau hitung”, pinta Presiden Jokowi.
Satu, dua, tiga, empat… sembilan ribu sembilan ratus, masih sedikit “tegas Presiden.
Saya menyambut baik sertifikasi pekerja konstruksi ini dan saya minta tahun depan lebih banyak sehingga kualitas pekerja konstruksi kita bisa tingkatkan,” ujarnya dalam acara pembukaan Indonesia Infrastruktur Week 2018, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/20)
Menurut Jokowi, sertifikasi ini sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga konstruksi Indonesia. Apalagi, pemerintah memiliki program pembangunan infrastruktur yang begitu masif.
“Tanpa tenaga konstruksi, insinyur saya pastikan program pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur tidak jalan. Oleh karena itu sertifikasi itu sangat penting,” ucapnya.
“Dengan mengucap Bismillah saya membuka Indonesia Infrastruktur week dan Indonesia konstruksi 2018,” ujarnya saat membuka acara Indonesia Infrastuktur Week 2018, di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Pada Kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin melaporkan, berdasarkan UU No.2 tahun 2017 pasal 70, menyatakan bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
Ke-10.000 tenaga kerja konstruksi yang hadir merupakan tenaga kerja yang telah disertifikasi dan akan di sertifikasi pada rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Forum dan Intertraffic Indonesia 2018.
Para tenaga kerja tersebut terdiri dari 1.500 tenaga ahli, 1.600 teknisi/analis, dan 6.900 operator. Dari jumlah tersebut 5.900 orang telah disertifikasi dan 4.100 orang akan mengikuti uji sertifikasi (1.500 orang diantaranya akan menggunakan Mobile Tranining Unit).
Disamping itu terdapat 400 orang ASN Kementerian PUPR yang telah disertifikasi sebagai ahli muda K3 bidang bendungan, hidraulik dan jembatan.
Dari tenaga terampil yang disertifikasi dan hadir pada acara ini, terdapat 1.300 siswa dari pendidikan vokasi, yaitu siswa SMK dan politeknik, yang merupakan hasil kerjasama Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta 2.030 warga binaan pemasyarakatan yang telah disertifikasi kerjasama Kementerian PUPR dengan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.
Ke dua belas tenaga kerja yang akan menerima sertifikat simbolis dari Presiden yakni Billian Imbiri dari Papua sebagai Ahli Muda Teknik Jalan, Endyi dari Kalimantan Barat sebagai Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung.
Enam tenaga terampil yakni, Ade Ayu Marlita dari Sumatera Selatan sebagai operator alat berat, Nasrullah dari Nusa Tenggara Barat sebagai tukang besi RISHA, Harlendra Putra dari Sumatera Barat sebagai tukang besi, Ato Sunarto (WBP-Nusa Kambangan) ex.Warga Binaan Pemasyarakatan dari Lapas Nusa Kambangan sebagai tukang batu. Serta Nurul Andryani dari Sulawesi Selatan dan M. Suhaemi dari DKI Jakarta sebagai juru gambar dari program link and match.
Sertifikasi ini menjadi penting karena sesuai amanat UU No.2 tahun 2017 pasal 70, menyatakan bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Bagi pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
Apabila ditemukan ada pengguna dan/atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif. Mulai dari denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan.
Sebagaimana diketahui, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat saat ini masih belum memenuhi kebutuhan Pembangunan Infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sebab untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan SDM yang profesional dan berdaya saing. Dari total 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 10% nya yang bersertifikat, dengan latar belakang tingkat pendidikan dibawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 Juta dan diatas pendidikan SMA sebanyak 2,15 Juta. Sertifikat yang telah dikeluarkan terdiri dari 525.857 untuk tenaga terampil (analis/teknisi dan operator) dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322.
Sedangkan, dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.
“Tenaga kerja yang bersertifikat diharapkan akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur. Tuntutan tersebut tentunya harus sejalan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Pengaturan terkait upah bagi tenaga kerja konstruksi, saya minta dapat segera disiapkan dengan baik oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja”, ujar Joko Widodo.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Kesadaran sertifikasi tenaga kerja konstruksi seharusnya menjadi komitmen kita semua, karena pengaturannya telah secara tegas dituangkan dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Saya minta semua pihak memegang komitmen tersebut dan menegakkan ketegasan penegakan hukum dalam menjalankannya. Penggunaan tenaga kerja bersertifikat harus tertuang sejak disepakatinya kontrak kerja konstruksi demi jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas dari setiap pekerjaan”, tutur Basuki.
Penciptaan tenaga kerja konstruksi mulai dari sumbernya akan menghasilkan pekerja yang kompeten. Revitalisasi pendidikan vokasi melalui program link and match perlu terus dikembangkan untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi di bidang konstruksi.
Selain sumber daya manusia yang profesional, pembangunan Infrastruktur memerlukan dukungan teknologi bidang konstruksi yang berkualitas.
Sedangkan teknologi bidang konstruksi yang saat ini digunakan, tidak bisa dipungkiri masih belum dapat lepas dari kandungan impor. Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan komponen dalam negeri sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur.
“PT. Pindad sudah mampu menghasilkan excavator, diharapkan para pengusaha konstruksi Indonesia mau menggunakan produk tersebut. Perusahaan dalam negeri teruslah berlomba mengembangkan inovasi teknologi seperti alat berat dari dalam negeri”, kata Jokowi.
Kegiatan Pameran Konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Week dan Intertraffic Indonesia 2018, dilaksanakan mulai dari 31 Oktober s.d 2 November 2018 di JI Expo Kemayoran.
Pameran diadakan, untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur, terutama dalam hal pengembangan SDM konstruksi dan K3 Konstruksi. Ribuan produk inovatif solusi bangunan dan konstruksi ditampilkan serta workshop/seminar Konstruksi Indonesia.
Tak kurang berbagai perusahaan internasional dari 10 negara, akan memamerkan produk inovasi teknologi konstruksi, 131 stand yang akan memamerkan produk, 812 pertemuan bisnis.
Pada Bilateral meeting akan dihadiri oleh lima negara yakni Malaysia, India, Australia, United Kingdom dan RRT, melibatkan para pengusaha yang terlibat dalam bidang konstruksi, termasuk penandatangan Nota Kesepahaman dengan Australia menyangkut peningkatan sumber daya manusia.(adv birkompu)