Terkait persoalan itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Gresik Sentot Supriyohadi mengaku telah memanggil Koordinator Kecamatan (Korcam) program PKH Kecamatan Balongpanggang.
“Kami telah memanggil korcam PKH Balongpanggang untuk dimintai penjelasan, terkait hal itu. Namun, untuk korcam Benjeng belum kita panggil,” ujarnya kepada awak media, Selasa (2/2).
Pemanggilan Korcam PKH Balongpanggang, lanjut Sentot sebagai tindak lanjut atas merebaknya informasi dari KPM.
“Korcamnya saya tanya dan mengakui ada pemotongan, dengan dalih untuk tabungan koperasi dan kas konsumsi rapat,” tuturnya.
“Pemotongan itu sebesar 10 persen, dari uang bantuan yang seharusnya diterima oleh KPM PKH sebesar 1.450.000. Uang potongan itu, kemudian dimasukkan dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) Karomah Kecamatan Balongpanggang,” ungkapnya.
“Makanya korcamnya kami panggil, agar menjelaskan potongan PKH itu untuk apa. Sebab, korcamnya mengatakan ada uang iuran sebesar Rp 145 ribu untuk kas kelompok PKH yang digunakan untuk biaya pertemuan dengan KPM PKH. Dan uang kas itu digunakan untuk konsumsi saat melaksanakan pertemuan,” paparnya.
“Iuran (pemotongan, red) sebesar Rp 145 ribu per KPM itu, merupakan hasil kesepakatan bersama antara pendamping desa dan KPM PKH. Sebab, koperasi yang dibentuk itu digunakan untuk KPM PKH. Sedangkan koperasi yang masuk saat ini baru Balongpanggang dan Benjeng,” imbaunya.
“Setiap KPM PKH itu menerima bantuan uang melalui tabungan BRI dengan senilai Rp 1.450.000. Berdasarkan penjelasan korcam PKH Balongpanggang, selain iuran sebesar Rp 145 ribu juga ada iuran Rp 10 ribu untuk kas konsumsi dan Rp 5 ribu untuk biaya administrasi kartu PKH,” pungkasnya. (Mor)