Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali pasukan non organik yang dikirim ke Papua dan Papua Barat setelah menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris.
“Kehadiran pasukan non organik di Papua selama ini sudah terbukti bukan sebagai penyelesaian akar masalah di sana. Belum lagi Papua bukan termasuk wilayah darurat militer,” kata Ketua Umum PGLII Pdt. Ronny Mandang. Artinya, tambah Ronny, pihak TNI dan Kepolisian setingkat Kodam dan Polda yang ada di Papua sudah cukup untuk menjaga keamanan di sana.
Sementara itu, Ronny juga meminta Presiden Joko Widodo bersedia membuka dialog bersama pimpinan gereja di Papua. PGLII, kata Ronny, siap dan bersedia menjadi fasilitator dialog antara Presiden dengan pimpinan gereja di Papua. Ronny menilai dialog ini penting agar Jokowi menerima informasi tentang Papua, yang ditengarai Ronny tidak diterima Presiden secara utuh selama ini. “Jadi, dalam dialog ini juga bersifat mendengar langsung aspirasi dari tokoh-tokoh gereja di Papua khususnya dari Persekutuan Gereja-gereja Papua dan gereja anggota PGLII,” ujar Ronny.
Ronny meminta pula agar pelabelan kelompok kriminal bersenjata kepada Organisasi Papua Merdeka dihentikan. “Mereka lebih suka dirinya disebut OPM atau Organisasi Papua Merdeka, bukan KKB atau kelompok kriminal bersenjata,” pinta Ronny meneruskan aspirasi masyarakat Papua yang didengarkannya dalam kunjungan-kunjungan ke Papua.
Untuk itu pula, Ronny mendorong asumsi-asumsi perihal Papua merdeka perku dijawab dengan pendekatan khas Papua, tanpa khawatir berlebihan karena gereja-gereja di Papua mayoritas masih memakai nama Indonesia.
“Bagi PGLII jelas, mendorong damai tercipta di Papua. Mari hentikan berbagai kekerasan. Hingga saat ini pun, tak ada sedikit pun PGLII memikirkan Papua merdeka. Kami bersuara tentang Papua karena ada tindakan yang melanggar sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang masih sangat jauh di Papua,” tegas Ronny. (rik)