JAKARTA (Independensi.com) – Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menegaskan dirinya selaku Wakil Jaksa Agung tetap membantu dan mendukung kepemimpinan Jaksa Agung Burhanudin.
“Baik dalam setiap program kerja, kebijakan serta tugas-tugas Jaksa Agung beserta dengan seluruh Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan,” katanya, Senin (25/10).
Dia pun menepis berkonsfirasi untuk mencopot Jaksa Agung dan mendukung dirinya menjadi Jaksa Agung. “Saya tidak pernah melakukan konspirasi ataupun menyetujui isi pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan DPP PEKAT IB,” ujarnya.
Pernyataannya itu disampaikan melalui Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menanggapi beredarnya informasi melalui aplikasi WhatsApp adanya undangan konfrensi pers dari Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) yang dijadwalkan, Selasa (26/10) besok.
Dalam undangan konfrensi pers yang mengambil tempat di Sekretariat DPP Pekat IB Jakarta Pusat tersebut tercantum juga Hastag # bertuliskan #CopotJaksaAgungRI dan #MendukungSetiaUntungArimuladiJadiJaksaAgung.
Untung demikian biasa disapa juga menegaskan kalau dirinya tidak pernah kenal dan mengenal sama sekali DPP PEKAT IB serta tidak memiliki hubungan apapun dengan DPP Pekat IB.
Oleh karena itu dia meminta kepada DPP PEKAT IB dan kepada siapapun untuk tidak menggunakan namanya guna kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam upaya yang dapat merusak citra kewibawaan Jaksa Agung maupun institusi Kejaksaan.
Dikatakannya juga sampai saat ini seluruh jajaran Pimpinan Kejaksaan (Pusat dan Daerah) serta seluruh pegawai tetap solid bersama Jaksa Agung untuk membangun Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lebih baik dan dipercaya masyarakat.
Begitupun selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Untung menyampaikan seluruh jajaran pengurus PJI terus mendukung penuh Jaksa Agung dalam menjalan kepemimpinannya serta program-program kerja dan kebijakan Jaksa Agung.
Kapuspenkum Leonard menambahkan dengan adanya penjelasan dari Wakil Jaksa Agung, diharapkan tidak ada pihak lainnya yang menggunakan nama pimpinan Kejaksaan Agung untuk kepentingan tertentu yang akan membuat polemik di masyarakat. (muj)