BEKASI (IndependensI.com)- Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa dalam menata wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur (Jabodetabekpunjur), merupakan pekerjaan kolaborasi antara lembaga.
Sebab dalam penataan tersebut, ada isu-isu dan masalah strategis yang menjadi fokus, terkait tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih.
Karena itu, perlu pemikiran konsep bersama terkait penanganan yang menjadi persoalan utama di masyarakat diantaranya penanganan Garis Sepadan Sungai (GSS), pilot project penanganan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk menjadi energi terbarukan dengan mendatangkan teknologi yang ramah lingkungan.
Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung rencana penataan tata ruang lawasan Jabodetabekpunjur, Rabu (7/12/2022. Rakor bertempat di Ballroom Hotel Sultan Jakarta yag dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Dalam rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, Menteri Hadi mengatakan penyelesaian permasalahan Jabodetabek-Punjur sebelumnya sudah dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur, tentunya untuk membentuk kawasan yang tertata dan terintegrasi dibutuhkan kolaborasi serta sinergi.
Disebutkan, kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur sangat membutuhkan peran dan kerja sama antar daerah, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemantapan kelembagaan dari tim koordinasi Jabodetabek-Punjur diperlukan.
Usulan pembentukan tim koordinasi ini pun mendapat dukungan, salah satunya dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (jonder sihotang)