JAKARTA (Independensi.com)- Binance, penyedia ekosistem blockchain dan infrastruktur mata uang kripto terkemuka di dunia, menyelenggarakan Program Pelatihan Penegakan Hukum Global untuk memberikan pedoman operasional tentang cara memerangi kejahatan siber dan keuangan kepada tiga lembaga pemerintah Thailand, yaitu Anti-Money Laundering Office (AMLO), Kepolisian Kerajaan Thailand, dan Departemen Investigasi Khusus (DSI).
Lokakarya ini diadakan pada 30 November hingga 1 Desember 2022. Lokakarya ini dipimpin oleh Jarek Jakubcek, Kepala Intelijen dan Investigasi Binance APAC.
Selama satu tahun terakhir, tim Investigasi Binance telah mengadakan dan berpartisipasi dalam lebih dari 30 lokakarya anti kejahatan finansial dan siber dengan penegak hukum di berbagai negara, antara lain Argentina, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, Israel, Belanda, Filipina, Swedia, Korea Selatan, dan Inggris. Namun, ini adalah pertama kalinya tim Binance menyelenggarakan lokakarya semacam itu untuk otoritas Thailand. Program ini dirancang untuk mendukung pemerintah dalam memberikan respons yang berlandaskan pengetahuan terhadap industri kripto yang berkembang pesat.
Pelatihan dua hari di Bangkok tersebut mencakup lokakarya tatap muka tentang konsep dasar aset blockchain dan kripto, aspek praktis investigasi mata uang kripto, serta wawasan tentang lingkungan regulasinya yang terus berkembang. Kebijakan anti pencucian uang (AML) dan metode investigasi yang Binance kembangkan untuk mendeteksi dan mencegah perilaku kriminal juga dibahas secara terperinci.
Pada sesi pembukaan, Jarek Jakubcek, Kepala Intelijen dan Investigasi Binance APAC mengatakan, “Menurut pengalaman saya, secara praktis mustahil menjadi penyidik mata uang kripto yang baik tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Penyidik perlu terjun langsung untuk mencoba transaksi mata uang kripto karena hal tersebut akan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang formasi industri ini.
Setiap negara memiliki perspektif yang berbeda tentang regulasi mata uang kripto. Di Binance, kami bekerja sama dengan otoritas sah yang terkait untuk membantu penyidik memahami pengetahuan dasar dan prinsip mata uang kripto untuk melindungi para penggunanya, termasuk di Thailand.”
Kerangka regulasi aset digital kini telah berevolusi untuk merespons konteks masing-masing wilayah. Meskipun perubahan terus-menerus ini menimbulkan tantangan, Binance juga mengakui bahwa evolusi tersebut menghadirkan peluang bagi kita untuk memahami dampak dari setiap pendekatan regulasi yang berbeda terhadap industri ini secara keseluruhan.
Berbagai lokakarya Binance tentang pemberantasan kejahatan dunia siber dan keuangan sejalan dengan tekadnya untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam merumuskan kerangka regulasi tentang aset digital demi mendorong ekosistem industri yang kuat dan transparan. Selain itu, lokakarya perdana Binance untuk otoritas Thailand tersebut merupakan tonggak sejarah bagi industri kripto di Thailand. Binance berkomitmen untuk terlibat secara proaktif dengan badan regulasi serta otoritas terkait di mana pun Binance beroperasi. Hal ini membuka jalan bagi suburnya perkembangan komunitas kripto yang aman di seluruh dunia.(bud)