Foto : Seminar pendidikan dengan tema problematik 'Tiga Dosa Pendidikan" yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik.

Kolaborasi PWI – Disdik Gresik Bahas Tiga Dosa Besar Pendidikan

Loading

GRESIK.(Independensi.com) – Seminar pendidikan yang mengusung tema problematik ‘Tiga Dosa Pendidikan” digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI).

Dalam kegiatan itu, menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makariem, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. Serta, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah.

Seminar dihadiri oleh ratusan peserta yang merupakan kepala sekolah dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan wartawan yang tergabung dalam naungan PWI Gresik.

Menurut Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono, seminar ini diselenggarakan sebagai upaya mencegah terjadinya tiga dosa besar pendidikan di lingkungan sekolah. “Harapannya bisa mencegah terjadinya tiga doa pendidikan itu, yakni perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi. Semoga bermanfaat,” katanya, Senin (17/7).

“Kolaborasi PWI – Dispendik Gresik ini pun mendapatkan apresiasi dari Menteri Nadiem Makariem. “Tema ini sangat penting untuk terus dibahas, terus didiskusikan oleh semua pemangku kepentingan. Hampir setiap hari kita melihat berita pelajar menjadi korban perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi,” ujarnya.

Lewat seminar lanjutnya, PWI berupaya untuk turut serta menguatkan persoalan  tiga dosa besar pendidikan. Seperti, penerbitan peraturan menteri tentang pencegahaan dan penanggulangan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Serta mendukung Kementerian Pendidikan merancang regulasi di tingkat PAUD, SD hingga sekolah menengah (SMP – SMA).

Apalagi dalam paparan yang disampaikan melalui daring, Menteri juga mengajak awak media untuk bersama – sama menggalakkan kampanye pendidikan yang ramah. Serta kami berharap wartawan mengabarkan apa yang sudah dilakukan pemerintah kepada masyarakat,” tuturnya.

“Mari kita terus bergerak serentak, demi mewujudkan lingkungan pendidikan di Indonesia yang merdeka dan bebas dari kekerasan,” tandasnya.

Sementara Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan seminar pendidikan ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait agar senantiasa mengevaluasi diri. Utamanya untuk menghadirkan lindungan pendidikan yang berkualitas di Gresik khususnya.

“Poin pentingnya adalah bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak ada lagi kekerasan atau perundungan, tidak ada lagi pelecehan seksual dan tidak ada lagi intoleransi. Saya sangat mengapresiasi PWI Gresik yang mengadakan seminar tiga doa besar pendidikan di momen hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2023/2024. Ini sebagai pengingat,” imbaunya.

Untuk menghapus tiga dosa besar pendidikan sambung Bupati, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. “Guru harus bisa memetakan potensi siswa atau peserta didik. Tidak boleh lagi ada kekerasan. Oleh karenanya guru juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, menyoroti kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Sistem zonasi, membuat kehidupan sekolah menjadi lebih heterogen. Misalnya, sekolah favorit sekarang tidak hanya diisi mereka yang berprestasi saja. Mereka yang tinggal di dekat sekolah itu juga bisa menempuh pendidikan di sana. Sehingga ini memicu bentuk ketidakadilan,” tandasnya.

Selain itu, tenaga pendidik atau guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya dalam mengelola kelas. Kehidupan sekolah yang tidak lagi homogen bisa berpotensi terjadinya tiga doa besar pendidikan jika tidak dikelola dengan baik dari semua pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Kemudian, anggota Komisi C DPR RI Zainuddin Maliki menekankan pentingnya penguatan karakter dalam mengikis perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi di dunia pendidikan. “Itu yang selalu saya tekankan kepada kementerian, agar penguatan karakter menjadi salah satu prioritas,” katanya.

Politisi PAN itu menyoroti terkait kurikulum yang saat ini hanya berfokus pada penilaian literasi dan numerasi. Sementara karakter hanya dilihat dari survei. “Akar permasalahannya ada di karakter. Dan penguatan karakter itu harus dilakukan pendalaman. Tidak bisa hanya disurvei, harus everyday dilakukan. Pembenahan karakter dibutuhkan kemauan, kesungguhan dan pembiasaan. Butuh waktu,” tegasnya.

Terakhir, Kepala Dinas Pendidikan Gresik S Hariyanto mengaku pembahasan tiga dosa besar pendidikan ini penting dalam rangka merealisasikan sekolah ramah anak dilingkungan yang dipimpinnya. “Untuk mewujudkan Gresik sebagai kabupaten layak anak, di tahun 2022 Gresik sudah meraih kategori Nindya atau medium, tahun ini targetnya Gresik kategori utama,” pungkasnya. (Mor)