JAWA BARAT (Independensi.com) –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melakukan uji petik terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di sejumlah daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi, transparansi, dan sinkronisasi data pemilih.
Dalam pelaksanaan uji petik di Bekasi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syahroji, mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan jumlah pemilih yang tercatat. Menurutnya, pertumbuhan serta pergeseran penduduk di Kabupaten Bekasi mencapai hampir 40.000 jiwa setiap semester, namun data pemilih dari KPU tidak menunjukkan peningkatan yang sepadan.
“Kita pantau dan sandingkan dengan data yang nanti akan kita lakukan. Karena kalau dilihat, angkanya kecil sekali dibanding pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini menunjukkan ada yang belum sinkron,” ujar Syahroji saat mendampingi tim Bawaslu RI dalam kegiatan uji petik tersebut.
Ia menilai, KPU belum memberikan data yang cukup akurat dan rinci, karena data yang diserahkan hanya bersifat global tanpa penjelasan status pemilih. “Data yang diberikan tidak menjelaskan apakah mereka TNI, Polri, pindah domisili, atau sudah tidak memenuhi syarat. Ini membuat pengawasan jadi terbatas,” lanjutnya.
Syahroji juga mempertanyakan apakah Bawaslu boleh mengambil langkah lebih jauh seperti melakukan sensus atau verifikasi lapangan sendiri untuk memastikan keakuratan data. “Kalau sensus itu kewenangan KPU, apakah pengawas bisa ikut memastikan dengan cara serupa agar hasilnya lebih valid?” ujarnya.
Sementara itu, pengawas lapangan mengungkapkan masih adanya kendala dalam pemutakhiran data, terutama terkait warga yang meninggal dunia namun belum dilaporkan. “Banyak warga yang meninggal tapi belum ada laporan resmi ke desa. Bahkan ada yang sudah melapor ke RT dan punya surat keterangan kematian, tapi sertifikatnya belum diterbitkan,” jelasnya.
Meski begitu, Syahroji menegaskan bahwa pengawasan di sejumlah wilayah Bekasi telah berjalan cukup baik tanpa persoalan berarti. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sembilan kali kegiatan sosialisasi kepada berbagai kalangan, termasuk pemilih pemula, kepala sekolah, kampus, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya validitas data pemilih.
“Secara umum pengawasan berjalan lancar, tapi data tetap perlu diverifikasi secara mendalam. Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih aktif melaporkan perubahan data kependudukan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan uji petik di tiga daerah tersebut, Bawaslu RI berharap dapat menemukan pola dan perbaikan dalam pelaksanaan PDPB, sehingga proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu mendatang dapat berlangsung lebih terperinci, transparan, dan dapat dipercaya.
About The Author
