JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn J.H. Malonda menegaskan pentingnya transformasi sistem pengawasan pemilu di Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan data dan teknologi digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah demokrasi sehingga pengawasan pemilu tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional.
Herwyn mengatakan, demokrasi saat ini telah memasuki era data, di mana berbagai aktivitas politik, kampanye, hingga pembentukan opini publik tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga berkembang pesat di ruang digital.
“Demokrasi saat ini sudah masuk pada era data. Karena itu kerja pengawasan tidak bisa lagi semata-mata bersifat reaktif terhadap suatu peristiwa, tetapi harus berbasis pada analisis data agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Herwyn.
Ruang Digital Ubah Dinamika Politik
Herwyn menjelaskan, perkembangan teknologi digital membuat interaksi politik masyarakat semakin luas. Jika sebelumnya mobilisasi politik lebih terlihat melalui kegiatan fisik seperti kampanye dan pertemuan publik, kini dinamika tersebut juga terjadi di media sosial dan berbagai platform digital.
Menurutnya, informasi yang beredar di ruang digital dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik bahkan memicu mobilisasi massa tanpa harus terjadi di ruang fisik.
“Bisa saja di suatu tempat terlihat aman, tetapi di ruang digital sudah terjadi pergerakan opini yang memicu mobilisasi masyarakat melalui informasi yang beredar di media sosial,” jelasnya.
Big Data Jadi Sumber Pengetahuan Politik
Herwyn juga menekankan bahwa berbagai platform komunikasi digital saat ini menghasilkan data dalam jumlah sangat besar (big data). Data tersebut, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pengetahuan penting untuk memahami dinamika politik dan potensi kerawanan pemilu.
Karena itu, Bawaslu mulai melakukan digitalisasi berbagai dokumen dan laporan pengawasan yang sebelumnya masih berbasis manual. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat analisis terhadap pola kampanye, persebaran opini publik, hingga potensi manipulasi informasi.
“Data yang kita miliki tidak hanya penting untuk kepentingan internal Bawaslu, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab publik agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti dan akademisi dalam melakukan riset terkait demokrasi,” katanya.
Transformasi Pusat Data Bawaslu
Herwyn mengungkapkan bahwa Bawaslu telah memiliki pusat data atau Pusdatin yang dibangun untuk mengelola berbagai data pengawasan pemilu. Ke depan, fungsi pusat data tersebut akan ditingkatkan agar tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mampu mengolah dan menganalisisnya secara lebih komprehensif.
Melalui sistem tersebut, Bawaslu diharapkan mampu melakukan prediksi terhadap potensi kerawanan pemilu, memantau perilaku pemilih, hingga mendeteksi pola kampanye digital secara lebih cepat.
“Pusat data yang ada ke depan akan ditransformasikan tidak hanya untuk mengoleksi data, tetapi juga mengolah data tersebut menjadi informasi yang bisa digunakan untuk membuat kebijakan pengawasan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Tantangan Artificial Intelligence
Herwyn juga menyoroti tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi artificial intelligence (AI). Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten manipulatif seperti video atau foto yang sulit dibedakan dengan fakta sebenarnya.
Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, propaganda, hingga kampanye hitam dalam kontestasi politik.
“Perkembangan AI membuat kita semakin sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang rekayasa teknologi. Ini menjadi tantangan serius dalam pengawasan pemilu ke depan,” jelasnya.
Media Sosial Jadi Arena Baru Kampanye
Herwyn menambahkan bahwa media sosial kini menjadi arena baru dalam kontestasi politik, terutama karena mayoritas pemilih Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan platform digital.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pemilih Indonesia berasal dari kelompok generasi muda yang menjadikan media sosial sebagai ruang utama berinteraksi dan mendapatkan informasi politik.
Namun ia menilai regulasi kampanye digital saat ini masih memiliki keterbatasan. Peserta pemilu hanya diwajibkan mendaftarkan lima akun media sosial resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara banyak akun lain yang tidak terdaftar justru aktif mempengaruhi opini publik.
“Ini menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan agar regulasi pemilu ke depan juga memperhatikan secara serius dinamika kampanye di ruang digital,” ujarnya.
Menuju Pengawasan Pemilu Berbasis Data
Herwyn menegaskan bahwa Bawaslu perlu mengembangkan pendekatan pengawasan pemilu berbasis data atau data driven oversight agar dapat merespons perkembangan teknologi dan dinamika politik secara lebih efektif.
Dengan memanfaatkan big data, analisis digital, serta sistem pengawasan yang modern, Bawaslu diharapkan mampu menjaga kualitas demokrasi dan memastikan proses pemilu berjalan lebih transparan serta berintegritas.
“Pengawasan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak. Dengan data yang kuat, kita dapat memetakan potensi pelanggaran lebih cepat dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih tepat,” pungkasnya.
About The Author
