Suasana rapat koordinasi program MBG di Kota Bekasi bersama pimpinan BGN.

Rakor Evaluasi Program MBG di Bekasi Minta Semua Pemda Mendukung

Loading

BEKASI (Independensi.com)- Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN)  Dadang Hendrayuda  di Kota Bekasi, Jawa Barat, memimpin rapat koordinasi dan Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rakor diselenggarakan di Hotel Santika Harapan Indah,   dihadiri  Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dan   unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dinas terkait.

Di hadapan para peserta rakor, Dadang menegaskan, bahwa program MBG adalah  kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Program ini  tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dikatakan, seluruh pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif agar implementasi program berjalan efektif dan merata.

Dalam rapat, dibahas penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis meliputi percepatan penguatan sistem monitoring pemenuhan gizi dan penerima manfaat, serta penyampaian capaian dan evaluasi pelaksanaan program di daerah.

Pendekatan tata kelola MBG diarahkan pada penguatan sistem yang menjunjung tinggi akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi.

Salam tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pemenuhan standar keamanan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat, ditempatkan dalam kerangka kontrol yang jelas dan terukur.

Sementara Abdul Harris Bobihoe menyatakan bahwa pemerintahannya mendukung rapat koordinasi  sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program MBG.

Dikatakan,  pemerintah daerahnya bersama unsur terkait siap mengambil peran strategis melalui fungsi pendampingan, mitigasi risiko, serta pengawasan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

Rapat evaluasi ini, dipandang  sangat penting untuk memastikan bahwa setiap asupan makanan dan nutrisi yang diterima oleh penerima manfaat memiliki kualitas yang baik.

Ditegaskan juga bahwa dapur MBG wajib memenuhi standart ketat halal dan sertifikat laik higiene sanitasi guna memberikan jaminan kebersihan, dapur MBG memiliki chef kompeten untuk pengolah makanan yang baik serta memiliki IPAL.

Dapur MBG juga harus memiliki sistem pengendalian bahaya pangan dan uji air yang layak dikomsumsi pada siswa se Indonesia. (jonder sihotang)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *