JAKARTA (Independensi.com) – Wakil Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI Mulyanto prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Jokowi terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Mulyanto menilai, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi karena secara tidak langusung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
Seharusnya, kata Mulyanto, Pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi, bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
“Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional,” kata Mulyanto, Kamis (22/10/2020).
Menurut Mulyanto, politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan ‘biologis’ bukan ‘ideologis’.
“Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” tegas anggota Komisi VII DPR RI ini.
Mulyanto meminta, Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
“Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti. Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, sistem politik kita akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Mulyanto, lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat, sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu,” ingatnya.
Mulyanto menambahkan, jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan.
“Ini bukan perusahaan keluarga,” pungkas legislator asal Dapil Banten 3 ini. (Ronald)