JAKARTA (Independensi.com) – Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta mengungkapkan reformasi birokrasi sebagai program strategis pemerintah dalam perjalanannya menghadapi berbagai kendala. Antara lain penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.
“Karena itu sebagai upaya menghilangkan praktek-praktek penyimpangan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas,” kata Sunarta saat memberi pengarahan kepada jajaran Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung di ruang Press Room Puspenkum Kejagung, Jakarta, Senin (19/4).
Namun, kata dia, berbicara zona integritas berarti tidak hanya berbicara tentang anti korupsi. “Tapi juga fokus pada soal peningkatan kualitas pelayanan,” ucapnya.
Dia menyebutkan semua memahami Puspenkum memiliki peran sangat strategis sebagai perangkat kejaksaan dalam memberikan informasi publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
Oleh karenanya, ujar dia, untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM sudah seharusnya Puspenkum meningkatkan pelayanan Informasi Publik.
“Sehingga menghasilkan layanan berkualitas guna menjamin pemenuhan hak warganegara memperoleh akses informasi publik di Kejaksaan, serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan,” kata mantan Kajari Palembang ini.
Dia pun mengapresiasi pencanangan yang dilakukan jajaran Puspenkum di bawah komanda Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM setelah meraih predikat membanggakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2019.
Namun diharapkannya prestasi tersebut jangan sampai membuat menjadi terlena dan berpuas diri. “Sebaliknya jadikan sebagai motivasi untuk terus konsisten dalam membangun WBK menuju WBBM.”
Implementasinya, tutur Sunarta, berupa peningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan indeks kepuasan publik melalui program-program perubahan yang telah di canangkan sebelumnya.
Sementara Kapuspenkum Kejagung Leo demikian biasa disapa mengatakan satkernya dalam tekadnya meraih WBBM berupaya membangun budaya melalui budaya CAKAP atau budaya pelayanan Cepat, Akurat, Komunikatif, Akuntabel, dan Produktif (CAKAP).
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjutak saat memasang selempang Agen Perubahan pada salah seorang pegawai pada jajaran Puspenkum.(ist)
Budaya pelayanan CAKAP tersebut, kata dia, harus dapat diaplikasikan ke dalam enam pilar area perubahan menuju goals yaitu terciptanya birokrasi yang baik dan bersih, pelayanan prima dan meningkatnya kepercayaan publik.
“Dibingkai dengan Komitmen, Kontinu, dan Konsisten sehingga diharapkan Puspenkum dapat memperoleh predikat WBBM tahun 2021,” ucap Leo.
Ditambahkannya juga satker yang dipimpinnya telah menunjuk empat orang sebagai Agen Perubahan dan empat orang sebagai Duta Pelayanan untuk memperlancar pembangunan budaya pelayanan yang CAKAP.
Sebelumnya Leo memimpin satkernya melakukan apel pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang dilanjutkan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dari masing-masing pegawai Puspenkum Kejagung.(muj)