Menurut salah satu orang tua siswa, Budi bahwa kedatangannya ke SMAN 1 Gresik. Karena keberatan dengan kebijakan sekolah yang dinilai mengada-ada.
“Padahal, Gubernur, Jawa Timur, berulang kali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah negeri. Lha ini kok masih terjadi atau dilakukan disini (SMAN 1 Gresik, red),” ujarnya, Senin (23/5).
“Keberatan kami ini untuk mencegah agar praktek pungutan liar tidak selalu terjadi, sebab sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun sesuai dengan kebijakan dari Gubernur Khofifah,” tegasnya.
“Yang membuat saya marah, sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar agar bisa ikut, tapi tidak boleh kalau tidak melunasi SPP,” ungkapnya.
Budi menambahkan, kasus serupa sebelumnya juga terjadi pada anaknya saat hendak ujian tidak boleh ikut jika SPP belum lunas.
“Tapi ketika saya datangi sekolah, saya marah-marah akhirnya anak saya dibolehkan ikut ujian,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Kepala SMAN 1 Gresik Syafaul Anam, membantah protes dari orang tua siswa. Ia menegaskan, tidak ada kewajiban melunasi SPP bagi siswa untuk bisa ikut rekreasi yang diselenggarakan sekolah.
“Saya akui memang ada SPP untuk PMP dan biaya personal siswa, dengan rincian untuk PMP Rp140 ribu dan personal Rp 110 ribu sehingga totalnya Rp 250 persiswa. Tapi bagi yang tidak mampu, kami tidak memaksa,” tukasnya.
“Kebijakan SPP merupakan kesepakatan komite dan bukan dari pihak sekolah karena komitelah yang mengelola itu. Bagi yang tidak mampu, ada yang tidak bayar sama sekali,” imbaunya.
Sementara, anggota DPRD Gresik Syaichu Busyiri yang mendampingi para orang tua siswa menyatakan persoalan tersebut muncul. Karena kebijakan yang dilakukan SMAN 1 Gresik tidak tertulis dan hanya secara lisan.
“Karena kebijakan lisan tak tertulis, ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan Kepala Sekolah,” tutup Syaichu. (Mor)