Denpasar (Independensi.com) Dukungan dari 12 Rektor-rektor dan 10 Guru Besar di Bali untuk mengusung Wayan Koster Dua Periode serta menyepakati Enam Rekomendasi untuk Bali Berkelanjutan membuat gusar pengamat kebijakan publik I Made Somya Putra, S.H., M.H. Menurutnya, sejatinya harus dihindari keterlibatan politik praktis bagi seluruh ASN, dosen, tenaga kependidikan dan honorer pada Pilkada 2024.
Pesamuan Pimpinan dan Guru Besar Perguruan Tinggi di Bali bertajuk “Nayaka-Bali-Nagata (Kepemimpinan Bali Masa Depan)” dihadiri 12 rektor dan 10 guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bali seperti yang dilansir dari laman sebuah media online terkemuka Bali, Rabu, 30 Oktober 2024 lalu.
Menurut Somya, semestinya LLDikti Wilayah VIII Bali-NTB mengeluarkan surat edaran yang menjadi pedoman larangan bagi ASN untuk terlibat dalam dukungan politik, seperti: kampanye, penggunaan atribut partai, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Langkah ini diambil untuk menciptakan Pemilu yang jujur, adil dan transparan.
“Surat edaran tersebut juga bertujuan tidak hanya untuk menjaga netralitas, tapi juga untuk memastikan integritas dan profesionalisme ASN selama pelaksanaan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024,” tutur Somya.
Menurut Somya, meski dalam kondisi situasi politik yang memanas, kita harus tetap pada kedudukan profesional, dan tidak memihak pada kontestan politik tahun 2024. Sebab, dosen dan pendidik merupakan profesional yang mengabdikan diri kepada masyarakat dan juga kepada negara sehingga patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Tidak elok rasanya di saat sebagian masyarakat menginginkan terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan transparan tapi malah sebagian pimpinan rektor dan guru besar menodai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dengan berpihak pada Koster yang nota bene sebagai salah satu calon Gubernur pada Paslon No 2,” pungkas Somya. (hd)