Oxfam Terlibat Skandal Prostitusi

JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintah Inggris meninjau kembali semua kerja samanya dengan Oxfam setelah karyawannya ketahuan menyewa pelacur. Skandal tersebut terjadi saat lembaga amal itu membantu pemulihan pasca-gempa di Haiti pada 2011.

Departemen untuk Pembangunan Internasional (DFID) mengatakan bahwa para pemimpin Oxfam “memperlihatkan kurangnya penilaian” dalam penyelidikan skandal ini. DFID juga kecewa atas kurang terbukanya Oxfam terhadap pemerintah dan regulator lembaga amal Inggris.

“Menteri Pembangunan Internasional meninjau kembali kerja sama kami dengan Oxfam dan meminta diadakannya pertemuan dengan tim senior secepat mungkin,” kata juru bicara DFID, Jumat (9/2/2018).

“Peristiwa yang memanfaatkan orang-orang yang sedang dalam keadaan rapuh ini memunculkan pertanyaan serius yang harus dijawab Oxfam,” ujarnya seperti dikutip kantor berita AFP.

Pernyataan pemerintah Inggris itu keluar menyusul kuatnya desakan setelah laporan yang diterbitkan The Times. Surat kabar itu menemukan fakta adanya pekerja seks muda yang disewa oleh staf senior Oxfam di Haiti setelah gempa 2010. Gempa dahsyat yang mengguncang kepulauan itu menewaskan sekitar 300.000 orang.

The Times menyebutkan bahwa sekelompok PSK muda diundang ke beberapa rumah yang ditinggali staf Oxfam. Mereka dibayar untuk meramaikan pesta seks, kata salah satu sumber yang melihat kejadian itu. Sumber itu juga mengatakan para PSK tersebut memakai kaos Oxfam.

Lebih jauh, The Times melaporkan bahwa Oxfam tidak memberi tahu lembaga amal lain tentang karyawannya yang berbuat menyimpang dari aturan organisasi. Akibatnya, orang-orang itu masih bisa bekerja di tengah masyarakat yang rapuh di daerah bencana.

Roland van Hauwermeiren, laki-laki berusia 68 tahun yang dipecat Oxfam dari jabatan direktur di Haiti karena menyewa PSK pada 2011, kemudian menjadi kepala misi untuk Action Against Hunger di Bangladesh pada 2014.

Action Against Hunger, lembaga amal asal Prancis, mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa kelayakan Van Hauwermeiren tapi Oxfam “tidak memperingatkan kami tentang tindakan tidak etis yang pernah dilakukannya, alasan pengunduran dirinya, atau hasil penyelidikan internal mereka.”

“Kami malah menerima referensi positif dari mantan staf Oxfam yang bekerja dengan dia, antara lain seorang (mantan) staf SDM,” kata juru bicara Action Against Hunger.

Tidak Dapat Dimaklumi

Pemerintah Inggris meminta Oxfam menyerahkan semua dokumen tentang karyawannya yang terlibat dalam skandal prostitusi kepada Komisi Amal, badan yang meregulasi bidang ini.

Oxfam mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan internal pada 2011. Mereka menemukan “budaya pemakluman” di antara karyawannya. Tapi Oxfam membantah sengaja menyembunyikan skandal ini demi menjaga reputasinya.

Oxfam, yang juga sering bekerja di Indonesia, mengaku sudah memecat empat orang karyawannya. Sementara tiga orang lain, termasuk Van Hauwermeiren, mengundukan diri sebelum penyelidikan selesai.

Oxfam bersikeras bahwa tuduhan tentang keterlibatan perempuan yang belum dewasa dalam skandal ini tidak terbukti.

“Perilaku beberapa orang staf Oxfam yang terungkap di Haiti pada 2011 sama sekali tidak dapat dimaklumi, berlawanan dengan nilai-nilai kami, dan standar tinggi yang kami harapkan daari staf kami,” kata Oxfam dalam pernyataannya pada Jumat malam.

“Tujuan utama kami adalah selalu menyelesaikan masalah hingga ke akarnya dan menindak semua yang terlibat dan mengumumkannya secara terbuka, termasuk ke media, baik tentang penyelidikan yang berlangsung dan tindakan yang diambil.”

Tapi dalam pernyataannya, DFID mengatakan lembaga amal itu tidak memenuhi komitmen tersebut.

“Kami menyadari bahwa ratusan staf Oxfam lain tidak bersalah dan bekerja tanpa lelah untuk membantu orang-orang yang mereka layani. Tapi penanganan oleh tim senior, terkait penyelidikan ini dan keterbukaan mereka terhadap kami dan komisi amal, memperlihatkan kurangnya penilaian.”

“Kami tidak ada toleransi apa pun atas tindakan yang terjadi dalam permasalahan ini, dan kami berharap semua mitra kami punya kebijakan yang sama.”