Jonder Sihotang, Author at IndependensI

31/12/2020

Permudah Perizinan 2020, Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi Lampaui Target

Pajak reklame melebihi target ini baru pertama kali terjadi sejak 2012. Ini patut kita syukuri bersama apalagi ditengah kondisi Pandemi Covid-19.

31/12/2020

Cegah Penularan Covid-19: Pemkot Bekasi Tutup Jalan Fly Over Summarecon

Isi surat edaran diantaranya imbauan kepada para pimpinan/manager hotel, management pusat perbelanjaan, pemilik cafe/restoran, pemilik tempat hiburan, masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk tidak melaksanakan perayaan pergantian tahun 2O20 ke tahun 2021 (pesta kembang api, membunyikan petasan/terompet dan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman. Sebab dapar berpotensi menimbulkan kerumunan dan penyebaran covid-19.

28/12/2020

Korban Tewas Dicelurit: Tujuh Pelaku Begal Terancam Penjara Seumur Hidup

Ketujuh pelaku diancam penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara karena melanggar pasal 365 KUHP melakukan perampokan hingga menewaskan korban.

28/12/2020

Pemkot Bekasi Terima Hibah Meubelair dari Dinas Pendidikan Jawa Barat

penyerahan piagam penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pemerintah Kota Bekasi.

28/12/2020

Pemkot Bekasi dan Pemkab Bogor Kerja Sama Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah

Yang paling penting adalah tentang kerjasama pemadaman kebakaran antar wilayah perbatasan dan revitalisasi kali Bekasi yang arahnya dari kali Cikeas ke kali Cileungsi,

24/12/2020

Di tengah Pandemi Covid-19: Musda KNPI Kota Bekasi Patuhi Protokol Kesehatan

Menurut saya, opini yang dibangun untuk memeriksa Wali Kota Bekasi tidak fair. Harus dipahami bahwa subyek hukum dalam perkara pidana untuk pelanggaran protokol kesehatan adalah panitia pelaksana acara. Tamu atau undangan kegiatan bukanlah subyek hukum, kalaupun keterangannya dibutuhkan maka dia adalah saksi dari kegiatan tersebut

24/12/2020

DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati Enam Perda

Terhadap enam raperda yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif tersebut, salah satu diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD yaitu raperda tentang bangunan gedung hijau dan hunian vertikal yang tidak dapat dilanjutkan menjadi perda.