Jakarta (Independensi.com) Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mendesak pemerintah untuk menunda atau membatalkan rencana pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12
Jakarta (Independensi.com) Meski Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi sudah beberapa kali mengalami perubahan, namun penyelesaian tunggakan uang pengganti dari para koruptor
