Standar Ganda PDIP di Pilkada Jatim dan NTT

IndependensI.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkan pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur. Pasangan ini didukung PDIP dan PKB, namun tersebarnya foto Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan seorang perempuan cantik yang bukan mukhrimnya di media sosial, membuat Abbdullah Azwar Anas mundur dari pencalonan dan digantikan Puti Guntur Soekarno.

Skandal pelanggaran moral dan etika yang menimpa Abdullah Azwar Anas berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai calon wakil gubernur yang sebenarnya telah diusung PDIP-PKB. Dalam hal ini PDIP dan PKB melihat masalah moral dan etika sebagai pertimbangan penting dalam memilih seorang calon gubernur dan wakil gubernur.

Namun sikap berbeda ditunjukkan PDIP dan PKB dalam Pilkada NTT. Cagub yang diusung PDIP dan PKB yakni Bupati Ngada Marianus Sae juga bermasalah secara moral dan etika. Ia dituduh menghamili pembantu rumah tangganya dan secara moral merupakan masalah serius.

Para aktivis pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPP PDIP di Jakarta. Koalisi ini terdiri sejumlah elemen masyarakat, yakni Komite Masyarakat Ngada-Jakarta (Kommas Ngada-Jakarta), Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Amman Flobamora dan Kompak NTT.

Cagub yang diusung PDIP-PKB ini tidak hanya bermasalah secara moral dan etika namun Marianus juga merupakan bupati yang pernah menyandang status tersangka dalam kasus pemblokiran Bandara Turelelo-Soa, Ngada, Bejawa, NTT pada 21 Desember 2013. Kasus ini sudah lama ditangani oleh Polda NTT dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan, namun penanganannya berjalan lamban dan tidak jelas sampai sekarang.

Aspek integritas seorang calon gubernur harusnya dijunjung tinggi PDIP termasuk praktek pelanggaran asusila yang dilakukan Marianus Sae. PDIP mempunyai tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melahirkan pemimpin-pemimpin derah yang berkualitas, berintegritas, jujur, dan bersih. Harapannya, pemimpin-pemimpin daerah tersebut mampu membawa masyarakat kepada kesejahteraan.

Marianus Sae memang memiliki prestasi yang menjadikan kabupaten pertama di NTT yang keluar dari ketertinggalan hanya dalam waktu 3 tahun. Marianus juga mampu menjalankan empat prioritas utama pembangunan masyarakat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan Ekonomi. Akibatnya Marianus Sae mampu menduduki jabatan sebagai Bupati Ngada dalam dua periode.

Pencapaian yang bersifat fisik inilah yang menjadi pertimbangan utama PDIP untuk memajukan Marianus Sae sebagai cagub dalam Pilkada NTT 2018. PDIP tidak melihat pertimbangan pelanggaran moral dan etika yang pernah dilakukan oleh Bupati Ngada tersebut.

PDIP memang tampak tidak konsisten atau melakukan standar ganda dalam melihat moralitas calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di satu sisi yakni di Pilkada Jawa Timur PDIP merestui cawagub yang diusungnya yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anasmundur mundur dari pencalonan setelah foro-foto mesumnya tersebar, namun di sisi lain, PDIP tetap kekeuh memajukan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai cagub NTT meskipun menghadapi tuduhan moral yang lebih serius yakni menghamili pembantu rumah tangganya. (Sigit Wibowo)