Kementerian PUPR Dukung Atasi KLB Wabah Campak dan Gizi Buruk Asmat

JAKARTA (IndependensI.com) –  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Menghadiri Rapat Konsultasi dengan DPR RI membahasa tindak lanjut penanganan KLB Wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua, di ruang rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantra II, Kamis (1/2/2018).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur untuk penanganan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), diantaranya penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih, pembangunan rumah layak huni (rumah swadaya dan rumah khusus) serta peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Asmat.

“Beberapa program yang sudah kami lakukan adalah pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Agats, Kabupaten Asmat. Tahun 2007 sudah dibangun dan pada tahun 2018 ini akan kami revitalisasi,” kata menteri Basuki.

Kebutuhan sanitasi dan air bersih di menjadi salah satu kunci utama untuk mengatasi permasalahan gizi buruk. Untuk itu sejak 2007, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan SPAM di Kota Agats untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan kapasitas 10 liter/detik untuk 230 unit Sambungan Rumah (SR)

“ Untuk Tahun 2018 akan dilakukan optimalisasi SPAM di Distrik Atsy & Distrik Sawaerma yang berkapasitas 10 liter/detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2 miliar. Kementerian PUPR juga telah menyiapkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) sebanyak 24 unit yang masing-masing berkapasitas 1 liter/detik dengan alokasi anggaran Rp. 39,7 miliar”, ujar menteri Basuki.

“Sedangkan untuk penyediaan kebutuhan air bersih, Kementerian PUPR pada 2018  telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk pembangunan 5 Sumur Bor di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sebelumnya pada tahun 2017, juga telah disusun detail pengembangannya,” lanjut menteri Basuki.

“Kami kerjasama dengan Badan Geologi juga sedang mengirim tim kesana untuk menyelidiki air tanahnya, karena rencanannya kita akan bor air tanah sehingga tidak perlu jauh- jauh ambil air dari sungai.  Kementerian PUPR ada program 5 sumur pemboran di tahun 2018, dan kita sedang minta dari Balai di Merauke untuk memberangkatkan alat bor kesana,” lanjut menteri Basuki.

“Untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat Asmat, sejak 2016 telah dibangun rumah khusus di Kampung Amanamkai dan Kampung Syuru, Distrik Agats sebanyak 114 Unitdengan total anggaran Rp. 19,9 miliar,” tambah Basuki.

Selanjutnya pada 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 5 miliar juga telah dibangun rumah khusus di Kampung Segare, Distrik Aweyu sebanyak 20 Unit. Pada 2018 juga telah dialokasikan sebesar Rp. 45 miliar di Kampung Ikiyaouwo sebanyak 150 Unit. 100 unit diantaranya berada di lokasi terdampak campak & gizi buruk di Distrik Pulau Tiga, Distrik Fayit, Distrik Aswi, Distrik Akat, dan Distrik Agats.

“Ada juga program rumah swdaya untuk memperbaiki rumah masyarakat yg ada disana. Pada 2017 telah ditangani 200 unit rumah swadaya dengan anggaran Rp. 3 miliar. Pada 2018ini ditargetkan sebanyak 1.000 Unitdengan anggaran Rp. 15 miliar,” ujar menteri Basuki.

Selain pemenuhan kebutuhan air dan rumah, juga dibutuhkan konektivitas jalan untuk membuka keterisolasian masyarakat Asmat. Menteri Basuki mengatakan untuk membuka jalur ke Asmat, tengah dikerjakan Jalan Trans Papua segmen Wamena – Mumugu sepanjang 284,3 km yang kini tengah dikerjakan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Zeni TNI AD.

“Jalan ini memang prioritas dalam penyelesiannya  sehingga semuadistribusi  logistik bantuan  juga akan dibawa dari Wamena ke Mumugu untuk jalur darat kemudian lewat sungai menuju  pelabuhan yang terdekat ke arah Algats,” pungkas Basuki.

Rapat konsultasi  dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah  dihadiri pula oleh  Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Wakil Menteri  ESDM Arcandra Tahar, Menteri Sosial Idrus Marham, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.

Sementara beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendampingi Menteri PUPR Basuki, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.