foto istimewa

Presiden Jokowi Perintahkan Pengawasan Proyek Infrastruktur Diperketat

JAKARTA (IndependensI.com)  – Presiden Joko Widodo memerintahkan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Pagi tadi saya sudah sampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pengawasannya agar diperketat,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa.(20/02/2018).

Kementerian PUPR sejak hari Selasa(20/022018) melakukan penghentian sementara atau moratorium terhadap semua proyek “elevated” seperti jalan layang yang sedang dikerjakan.

Moratorium dilakukan sembari meminta kontraktor pelaksana dan pemilik pekerjaan mengajukan kembali metode kerjanya dan pengawasan prosedur apalagi menyusul insiden ambruknya cetakan konstruksi beton pada tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Kebon Nanas, Jakarta Timur pada Selasa (20/02/) pagi yang mengakibatkan tujuh orang terlukaAmbruknya proyek pembangunan jalan tol Becakayu menjadikan total terjadi 14 kecelakaan konstruksi sejak enam bulan terakhir.

“Pengawasan terhadap infrastruktur, terutama yang konstruksinya di atas memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita ini kan tidak hanya di satu tempat, di banyak sekali tempat. Ada yang ‘flyover’, LRT, jalan tol layang, sehingga memerlukan pengawasan-pengawasan rutin dan ketat,” tambah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berharap agar dengan adanya perbaikan pengawasan maka kesalahan-kesalahan pekerjaan konstruksi dapat dihindari.

“Baik kelalaian, kesalahan dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi-konstruksi benar-benar terawasi satu per satu. Ini pekerjaan detail tidak mungkin diawasi sambil lalu,” tegas Presiden Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya penerapan “management control” yang detail untuk dapat mengawasi pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu.

“Ini keputusan di Kementerian PUPR untuk evaluasi total karena pekerjaannya banyak sekali, ada yang jadinya 2023, 2020, ada yang untuk mengejar Asian Games, tapi apa pun yang pekerjaan yang dikerjakan normal atau yang cepat semuanya butuh ‘management control’ yang detail,” pungkas Presiden Jokowi.(ant/wasita)