JAKARTA (IndependensI.com) – Mempertahankan suatu capaian yang sudah bagus tentunya akan lebih sulit dibandingkan untuk merebut, meskipun merebut yang baik itu juga susah.
Pernyataan tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH, usai BNPT kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Artinya bukan mudah untuk meraih sesuatu, tetapi mempertahankan itu akan lebih sulit lagi. Tantangan ke depan makin banyak, dinamika juga semakin banyak, oleh sebab itu akuntabilitas setiap kegiatan-kegiatan harus dilaporkan dengan baik,” ujar Suhardi di Auditorium Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Seperti diketahui, BPK Rabu ini menyerahkan LHP atas 20 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2017 yang berada di bawah wewenang pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I. Penyerahan 20 LHP tersebut dilakukan oleh anggota BPK Dr Agung Firman Sampurna kepada 20 pimpinan K/L tersebut.
Kepala BNPT mengatakan, ini adalah untuk kelima kalinya secara berturut-turut BNPT meraih opini WTP atas LHP. Untuk itu kepada seluruh jajaran BNPT, mantan Kabareskrim Polri ini berharap agar kedepannya BNPT akan dapat terus meningkatkan hasilnya dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangannya.
“Mudah-mudahan kita mampu mempertahankannya lagi dengan apa yang sudah diraih ini. Jangan pernah lupa untuk belajar dan bertanya apa yang mesti kita lengkapi,” kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini.
Untuk itu atas raihan ini mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak pernah merasa hebat ataupun merasa lebih bagus. Namun juga harus melihat dengan apa yang masih penuh dengan kekurangan.
“Untuk itu kita akan terus berusaha, dan mudah-mudahan akan terus berhasil untuk kesuksesan semuanya,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini yang dalam kesempatan tersebut didampingi Inspektur BNPT, Dr Amrizal, MM.
AKN I ini bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang tentunya ini mencakup Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Polri, Kejaksaan RI, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara (BIN), Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, KPK, BNN, KPU, Bawaslu, BMKG, dan Basarnas.
“Ada tiga Kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WTP yakni BIN, BNPT, dan Kemenko Polhukam. Kami berharap setiap kementerian/lembaga terus mengupayakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ucap Agung Firman Sampurna dalam sambutannya.
Sementara itu Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terutama pada pengelola keuangan negara yang telah bersungguh-sungguh mempertanggungjawabkan keuangan ini kepada masyarakat dan berharap agar semangat ini terus berlanjut dari tahun ke tahun dan akan terus meningkat.
“Mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadikan kita lebih waspada lagi terhadap berbagai gangguan gangguan yang bisa menyebabkan terganggunya proses pengelolaan keuangan negara yang kita laksanakan selama ini,” kata Wiranto.
“Mudah-mudahan kita terus lurus pada jalan yang lurus. Karena kalau tidak lurus jurusannya nanti ke KPK. Semoga di bulan Ramadan ini kita jadikan peringatan bahwa kita dalam mengelola keuangan negara betul-betul lurus sehingga dapat terbebas dari ancaman ancaman yang merugikan kita semuanya dan mudah-mudahan kedepan kita akan lebih baik lagi,” ujar Menko Polhukam.