Kemendagri Paling Banyak Diadukan Soal Pungli

JAKARTA (IndependensI.com) – Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal (Pol) Putut Eko Bayu Seno mengungkapkan selama dua tahun terakhir dari 28 Oktober 2016 hingga 15 Oktober 2018 pihaknya telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 36.427 laporan atau aduan terkait masalah pungli.

Menurut Putut kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/10/2018) dari laporan pengaduan yang masuk paling banyak instansi yang diadukan kepada Tim Satgas Saber Pungli adalah Kementerian dalam Negeri. Sedang Kejaksaan Agung termasuk yang bersih dari pungli

“Jadi paling banyak dilaporkan adalah Kementerian Dalam Negeri,” kata Putut yang juga Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri didampingi Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Yusni seusai rapat evaluasi bulanan di Kejaksaan Agung.

Dikatakannya intansi lain setelah Kemendagri yang banyak diadukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN.

Sementara untuk daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat karena berkaitan dengan masalah pungli adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara.

Dikatakan juga mantan Kapolda Metro Jaya ini dari laporan pengaduan selama dua tahun yang masuk ke Tim Satgas yaitu 36.427 laporan, diantaranya sebanyak 23.440 aduan melalui pesan pendek (SMS), 6.641 aduan melalui email atau surat elektronik, 2.877 aduan melalui laporan aplikasi web, Call Centre sebanyak 2.325 aduan, melalui surat 965 aduan dan pengaduan langsung 179 aduan.

Adapun masalah yang paling banyak diadukan adalah pelayanan masyarakat yaitu 50 persen, pendidikan 20 persen, hukum 8 persen, perizinan 5 persen, kepegawaian 5 persen, pengadaan barang dan jasa 5 persen, dan lain lain 5 persen.(MJ Riyadi)