Kajati DKI Jakarta Toni Spontana dan jajarannya dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi III.

Komisi III Akui Kesejahteraan dan Fasilitas Hakim-Jaksa Belum Memadai

JAKARTA (Independensi.com) – Komisi III DPR RI mengakui masalah kesejahteraan dan fasilitas penunjang kinerja bagi aparat penegak hukum seperti para hakim dan jaksa di seluruh Indonesia belum memadai dan masih jauh dari yang diharapkan.

Namun yang mengecewakan Komisi III adalah sikap pimpinan Mahkamah Agung yang justru menolaK mengajukan usulan penambahan anggaran dengan alasan anggaran yang diterima MA sudah cukup.

“Kita sayangkan mereka (pimpinan MA–Red) menolak dan mereka katakan sudah cukup. Padahal kita dengar sendiri di setiap rapat pengawasan dan rapat pertemuan, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi hakim terutama di daerah,” kata anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan di Kejati DKI Jakarta, Jumat (14/12/2018) sore.

Arteria mengungkapkan kalau fasilitas-fasilitas yang diterima hakim yang notabena adalah pejabat negara atau wakil Tuhan masih jauh dari yang kita harapkan. “Begitu pun dengan soal kesejahteraan mereka.”

Pimpinan dan anggota Komisi III DPR foto bersama dengan pimpinan institusi penegak hukum di wilayah DKI Jakarta seusai mengadakan kunjungan kerja dan pertemuan dalam masa reses

Arteria menepis kesejahteraan terhadap semua hakim sudah bagus. “Siapa bilang? Mungkin karena kita lihat di Jakarta atau beberapa tempat. Coba kita jalan 60-80 kilometer dari sini yang di serang, Cianjur, Karawang dan sebagainya. Hakim-hakim kita dan jaksa-jaksa kita fasilitasnya masih terbatas,” katanya seusai pertemuan Komisi III DPR dengan Kajati DKI dan jajaranya, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta serta Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam masa reses.

Oleh karena itu, kata Arteria, bagaimana mereka mampu berkinerja dengan baik dalam melaksanakan tugas penegakan hukum kalau kesejahteraan atau urusan perutnya saja masih sering bingung.

“Karena itu ke depannya kita harapkan kepada semua pimpinan di MA dan Kejaksaan tidak hanya melihat hal-hal yang terkait penegakan hukum saja. Tapi sarana dan prasarana dan infrastruktur penunjang kinerja mereka, untuk juga lebih diperhatikan,” kata politisi PDIP Perjuangan ini.

Arteria sendiri mengapresiasi kinerja jajaran Kejati DKI Jakarta yang dengan kerja hebat, kerja cerdas dan kerja keras mampu menciptakan situasi yang kondusif dalam konteks keadilan.

“Kami melihat teman-teman di Kejati DKI Jakarta kinerjanya luar biasa di tengah-tengah persepsi yang juga luar biasa menimpa mereka. Tapi berkat dibawah kepemimpinan Kajati DKI Toni Spontana bisa mengembalikan dengan tempo yang cepat kepercayaan publik kepada Kejati. Dia berharap pengganti Toni Spontana bisa meneruskan dan menambah ke arah yang lebih baik lagi.

Sementara Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi stake holder dan mengingatkan kalau pihaknya menganggap ada yang kurang lurus dari tugas mereka supaya menjadi lurus.
Tapi terutama pertemuan itu, tutur Kahar, untuk mendengar keluhan-keluhan mereka misalnya masalah anggaran dan kurangnya fasilitas yang nantinya dibicarakan dengan pimpinan mereka dalam rapat di DPR.

“Kalau pengadilan dengan Mahkamah Agung, kalau kejaksaan dengan Jaksa Agung, kalau polisi dengan Kapolri dan kalau pegawai Kemenkumham dengan Menteri Hukum dan HAM,” tutur politisi asal Golkar ini. (MJ Riyadi)