Independensi.com – Malam ini debat antar pangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 akan dimulai dengan topik : hukum, hak azasi manusia, korupsi dan terorisme. Dengan debat tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami pola pikir dan pemahaman serta pelaksanaannya kelak kalau terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Ada yang menganggap debat malam ini tidak begitu greget bahkan akan mengecewakan pendukung fanatik dari kedua pasangan calon (paslon) karena keduanya sebagai negarawan dan putra-putra terbaik bangsa tidak akan saling menyerang apalagi saling menjatuhkan.
Kedua calon presiden dan wakil presiden baik dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak saling menyerang atau tidak saling menjatuhkan tentu ada alasannya.
Kedua paslon juga mungkin tidak akan bicara masalah teknis penegakan hukum melainkan hanya dalam tataran politik hukum selama lima tahun ke depan. Perlu disadari debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal dengan saling memberi alasan untk mempertahankan pendapat masing-masing.
Sebagai negarawan dan Ulama Besar dalam acara debat, mereka tentu tidak akan saling mengkritik, saling menunjukkan kelemahan, apalagi ada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) non-aktif. Joko Widodo dan Prabowo Subianto juga sudah pernah melakukan hal yang sama tahun 2014, dan salah satu dari mereka adalah petahana yang sudah menunjukkan kinerja dan kiprahnya.
Kalaupun menyinggung tataran praktik, selama lima tahun berlalu atau semasa pemerintahan petahana Joko Widodo, hampir-hampir tidak ada masalah hukum yang menonjol. Kalau dalam pembentukan Undang-Undang seret, kelambatan ada di tangan DPR yang tidak menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tidak ada mencampuri penegakan hukum, bulat-bulat menyerahkan kepada otoritas yang berwenang sesuai UUD Tahun 1945. Memang dikeluhkan orang Jaksa Agung yang berasal dari Partai Politik, tetapi di satu pihak yang bersangkutan adalah mantan Wakil Jaksa Agung.
Dalam reformasi penegakan hukum memang tidak bisa drastis sebab menyangkut pendidikan hukum, pembentukan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Secara keseluruhan berjalan normal, termasuk kasus-kasus lama walau terseok-seok seperti Bank Century, BLBI.
Mungkin yang menjengkelkan adalah kasus Novel Baswedan dan masalah pemeriksaan KPK atas empat orang ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung tuntas, itupun bukan beban Jokowi.
Di bidang hak azasi manusia secara umum pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berupaya memperlakukan masyarakatnya terutama dalam peningkatan harkat dan martabat terutama kesejahteraan, seperti penyamaan harga BBM dan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia seperti pegunungan Papua dan perbatasan serta wilayah terdepan. Pembukaan isolasi kawasan dengan jalan darat serta tol laut dan penerbangan perintis selama meningkat periode ini yang tidak terpikirkan pemerintahan sebelumnya.
Memang penghormatan hak azasi manusia dalam arti persamaan hak terutama di bidang hukum harus diakui pemerintahan Jokowi-JK memperoleh warisan dan belum dapat teratasi seperti gangguan beribadah bagi golongan minoritas dengan adanya gereja-gereja yang ditutup dan pelarangan ibadah jemaah Ahmadiyah, akarnya adalah pada masyarakat dengan munculnya sikap intoleransi.
Masalah korupsi sebagai musuh masyarkat, dapat disaksikan betapa gencarnya KPK yang memiliki otoritas khusus mmberantasnya, dengan adanya OTT serta peridangan yang mengadili para pelaku. Justru sebagian kalangan partai dan DPR-lah yang kurang setuju dengan OTT sampai ada Panitia Khusus Hak Angket dengan gempuran dahsyatnya, Jokowi menyerahkannya kepada mekanisme ketatanegaraan.
Korupsi itu bukan muncul sekarang, sudah urusan lama yang ditumbuh-suburkan system politik dan Jokowi-JK justru memeranginya dengan penertiban perijinan dan penataan regulasi. Pemberantasan korupsi bisa berhasil kalau ada yang berani lakukan “potong satu generasi”, tetapi suatu hal yang tidak mungkin.
Terorisme hampir semua negara dan pemerintahan masih mencari formula memberantas dan mengatasinya, karena kelihatannya sudah bagian dari sejarah umat manusia.
Mungkin debat malam ini akan mengecewakan para pendukung fanatik, karena tidak saling menyerang dan tidak saling menjatuhkan, bahkan akan menjadi siraman rohani.
Jangan lupa pidato politik Prabowo Subianto Calon nomor urut 02: “Kami apresiasi dan siap lanjutkan prestasi-prestasi presiden-presiden Indonesia sebelumnya, kami lanjutkan prestasi Bung Karno, Pak Harto, Pak BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan hasil yang baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo”. Dengan kata lain, dia juga mengakui yang baik itu baik, sehingga debat itu akan berlangsung damai. Semoga. (Bch)