BOGOR (Independensi)- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bogor mengkritisi konsep sosialisasi ‘ular tangga’ demokrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung yang diadopsi hampir seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat, termasuk Bawaslu Kota Bogor pada tanggal 11 November 2022 mendatang.
Sekretaris Umum GMNI Bogor Yunandra menegaskan, Bawaslu merupakan rahim pemimpin bangsa, sesuai amanat UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Bawaslu diberikan kewenangan penuh atas terlaksananya pemilu di Indonesia.
“Jadi dapat dipastikan bahwa Bawaslu menanggung beban moril yang sangat besar dalam membantu masyarakat dapat mengartikan apa itu pemilu dan apa itu demokrasi,” ujar Yunandra, Kamis (10/11/2022).
Artinya, sambung Yunandra, dalam sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu haruslah menggunakan pendekatan literasi yang kuat.
“Ular tangga demokrasi apakah mampu dipahami masyarakat? Artinya melalui games seperti itu apakah Bawaslu kota Bogor dapat memastikan masyarakat mengerti apa itu demokrasi?” ujar Yunandra.
Oleh karna itu, GMNI Bogor mengingatkan Bawaslu Kota Bogor agar lebih cerdas dalam memilih pola pengajaran yang terukur dan sesuai dengan kapasitas dari masyarakat. Sebab, pemilu adalah momentum yang akan menentukan nasib masyarakat Kota Bogor kedepannya.
“Kita lihat kerja-kerja Bawaslu yang demikian, sungguh amat mengecewakan. 5 tahun masa jabatan bukan hal yang sulit untuk merumuskan metode pembelajaran untuk masyarakat, bukan malah memilih games yang tidak jelas seperti itu” tambah Yunandra.