BEKASI (Independensi.com)- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dihadiri Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Bandung, kemarin.
Dalam forum penting itu, Asep menjadi berkomitmen Pemerintahannya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia pun mengajukan dan memperjuangkan berbagai usulan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakatnya yang saat ini sekitar 3,4 juta jiwa, menyebar di 23 wilayah kecamatan.
Asep mengajukan sedikitnya 10 program prioritas dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 itu. Salah satu fokus utama adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Berdasarkan Pergub Jawa Barat nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran), menetapkan porsi pembiayaan iuran peserta PBI, yaitu 40 persen ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 60 persen ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemkab Bekasi juga mengajukan bantuan 20 unit mobil ambulans. Mobil itu akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan untuk membantu kegiatan sosial masyarakat.
Diajukan pula pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan (jaling) sepanjang 38 kilometer. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Disebut, jaling menjadi kebutuhan mendesak, karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat.
Bidang perumahan, Pemkab Bekasi mengajukan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit, dengan nilai bantuan sebesar Rp 40 juta per unit. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan layak.
Diharapkan, dengan dukungan anggaran dari provinsi, Pemkab Bekasi optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih optimal. Dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini sulit, dapat ditingkatkan.
Juga pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk pengadaan enam unit dump truck untuk mendukung operasional di lapangan.
Sementara itu, untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan bantuan operasional desa sebesar Rp 200 juta per desa bagi 179 desa yang ada di wilayah.
Koordinasi Intensif
Guna memastikan seluruh usulan tersebut dapat terakomodasi dan direalisasikan, Asep menegaskan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemangku kepentingan terkait.
Pada Musrenbang tingkat Jawa Barat itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menekankan pentingnya arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
Ditegaskan, bahwa pembangunan yang mengabaikan keterkaitan antara manusia dan alam berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun ekologis, termasuk keterasingan manusia dari lingkungan tempatnya hidup.
Dedi menyebut, paradigma pembangunan ke depan harus dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program pembangunan perlu memperhatikan aspek keberlanjutan serta kelestarian lingkungan.
Dalam perspektif tersebut, manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya, tetapi juga sebagai pengelola yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem. (jonder sihotang)
About The Author
