BEKASI (Independensi.com)- Kota Bekasi sebagai ‘kota metropolitan’, dalam pembangunannya berkembang pesat dengan dinamika sosial serta tingkat keragaman masyarakat yang tinggi.
Sebagai Kota Metropolitan yang berdampingan dengan Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi menyadari bahwa tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pembangunan, harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.
“Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.”
Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, saat membuka kegiatan Pelatihan Kota Hak Asasi Manusia (HAM) yang diikuti 25 orang aparatur Pemerintah Kota Bekasi, akademisi, serta perwakilan elemen masyarakat.
Disebut, kegiatan pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan penerapan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelatihan tersebut tambah Junaedi, suatu momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kota Bekasi agar mampu mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam program kerja dan pelayanan masyarakat secara konkret.
Junaedi menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan adil, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan manfaat dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat tanpa diskriminasi.
Diharapkan, prinsip-prinsip HAM dapat semakin terintegrasi dalam pembangunan Kota Bekasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin humanis, adil, dan berpihak pada pemenuhan hak seluruh masyarakat. (jonder sihotang)
About The Author
