JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima gelar Perekayasa Utama Kehormatan (PUK) Bidang Infrastruktur Tahun 2017 atau yang ke 11 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa Penghargaan. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Ketua Majelis Perekayasa Nasional Unggul Priyanto yang juga merupakan Kepala BPPT pada acara Penganugerahan Gelar Perekayasa Utama Kehormatan (Honorary Principal Engineer), di Gedung BPPT Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Dalam siaran pers yang diterima Independensi.com disebutkan, pemberian penghargaan tahun 2017 berdasarkan keputusan Sidang Majelis Perekayasa pada tanggal 24 Mei 2017. Penghargaan diberikan setelah melihat jasa-jasa dan ketokohan Menteri Basuki yang besar dan melakukan kerja yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia melalui pengembangan inovasi teknologi/kerekayasaan dalam pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Acara diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-39 BPPT dan Hari Kebangkitan Teknologi yang jatuh pada 10 Agustus 2017 mendatang.
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir, jajaran anggota Komisi V DPR RI, dan para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR dan BPPT.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, perekayasaan dan penerapan teknologi sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena dapat membuat layanan infrastruktur menjadi lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Wapres Jusuf Kalla juga menyampaikan apresiasinya atas pengukuhan gelar Perekayasa Utama Kehormatan Bidang Infrastruktur kepada Menteri Basuki yang dinilainya pantas menerima gelar ini.
“Saya tanyakan ke Pak Menristek Dikti, gelar ini maknanya apa. Menurut beliau bisa disetarakan dengan “professor,”kata Wapres. Ia menambahkan, apabila keberhasilan kita di bidang rekayasa dapat dilaksanakan, maka bangsa ini bisa lebih baik, lebih mampu bersaing, dan lebih cepat membangun.
Kepala BPPT yang sekaligus Ketua Majelis Perekayasa Nasional Unggul Priyanto mengatakan, Menteri Basuki merupakan salah satu Menteri yang mengemban tugas penting untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur. “Apalagi, saat ini Indonesia tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Berdasarkan alasan inilah majelis untuk memilih Menteri Basuki sebagai Perekayasa Utama Kehormatan. Sosok Basuki dianggap tokoh yang mendorong para perekayasa untuk meningkatkan kemampuan dan teknologi infrastruktur nasional,”pungkasnya.
Orasi Ilmiah Basuki Hadimuljono
Pada acara Penganugerahan PUK 2017 ini, Menteri Basuki menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Terobosan dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan”. Dalam Orasi tersebut Menteri Basuki mengatakan, segenap upaya yang kita curahkan secara terus menerus dalam membangun infrastruktur, pada dasarnya bukan untuk memenuhi keinginan kita, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang terlebih dahulu sejahtera.
Secara sistematis dan konsisten, Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi dan bendungan, memperkuat konektivitas antar-wilayah dalam rangka peningkatan daya saing melalui pembangunan jalan dan jembatan, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman khususnya perkotaan sebagai engine of economic growth dengan penyediaan kebutuhan sanitasi dan air minum serta pembangunan perumahan layak huni.
“Hasilnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia, mengalami peningkatan dari posisi 92 pada tahun 2013, dan dalam kurun lima tahun berikutnya, 2017, kita telah berada pada urutan 60. Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam konteks kompetensi global yang semakin ketat, “kata Menteri Basuki
Namun menurutnya capaian itu masih belum memadai karena Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Bahkan sejak beberapa dekade terakhir, Indonesia juga tertinggal dari Tiongkok, Singapura dan Malaysia. “Kini rakyat Indonesia pun memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas layanan infrastruktur yang lebih berkualitas, sehingga sudah selayaknya kita memberikan respon yang tepat atas tuntutan masyarakat tersebut secara adil sesuai dengan prinsip infrastructure for all,” katanya.
Menteri Basuki juga mengatakan, lahirnya infrastruktur yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari perencanaan dan pemrogaman yang matang dan terlembaga dengan baik. Karena itu di tahun 2015, Kementerian PUPR melahirkan unit baru bernama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai wujud inovasi kelembagaan. Proses perencanaan berjalan lebih terpadu dan pemrograman pembangunan infrastruktur berjalan lebih sinkron dan terukur, sesuai fungsi, lokasi, waktu dan anggaran dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur dan daya saing Indonesia, Menteri Basuki menyatakan ada lima inovasi utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, yakni kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.
Khusus mengenai faktor kelima, percepatan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi inovatif. Melalui Balitbang, Kementerian PUPR telah menghasilkan lebih dari 25 teknologi bidang jalan dan jembatan yang mampu mendukung kebutuhan program peningkatan konektivitas antara lain, Teknologi ¬Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) yang telah diterapkan dalam pembangunan Flyover Antapani di Bandung dan Flayover Klonengan di Brebes yang konstruksinya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 4 bulan atau penghematan waktu 50 persen, serta penghematan biaya hingga 70 persen.
Pada bagian akhir orasinya Menteri Basuki menyampaikan amanah dari para perekayasa, agar Jabatan Fungsional Perekayasa dapat diberikan hak yang sama dengan jabatan fungsional lainnya, khususnya peneliti.(Filemon Wasito)