DEPOK (IndependensI.com) – Rektor dan pengelola Perguruan Tinggi harus bertanggung jawab dalam mendidik para generasi muda khususnya mahasiswa agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme. Jangan sampai mereka tercemar berbagai hal negatif yang dapat menggoyang keutuhan NKRI.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH dalam sambutanya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Indonesia (UI) dengan BNPT terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian terhadap Masyarakat, dan Pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan terorisme.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/4/2018), Kepala BNPT juga berkesempatan untuk memberikan kuliah umum terkait Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme.
“Ini karena para mahasiswa, dan anak-anak di rentang umur 15-25 tahun itu punya potensi untuk disusupi paham-paham radikal terorisme itu. Ini yang harus kita jaga, mereka harus dididik yang benar. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas itu, agar ada semacam daya tahan untuk mereka,” kata Suhardi.
Lebih lanjut mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, bukan hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga para dosen. Karena dari hasil investigasi yang dilakukan BNPT ada juga dosen dan guru yang terpapar paham radikal.
“Untuk itu kita minta pada Menristek Dikti, Mendikbud agar perekrutan guru dan dosen itu bisa diperketat lagi agar nantinya tidak melahirkan paham-paham radikal pada anak didiknya,” ujar Suhardi.
Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengatakan, tentunya dibutuhkannya peran-peran dari pada dosen dan rektor serta para ahli untuk mendukung pencegahan paham radikal terorisme ini. Karena tidak semua metode pencegahan akan sesuai, yang mana dibutuhkan cara dan pola tertentu sesuai tempat dan situasinya.
“Terorisme memang ancaman global, tapi yang bisa mengindentifikasi akar masalahnya ya dari negara masing-masing, kita butuh para pakar, para ahli, para professor untuk mengindetifikasi masalahnya, sehingga bisa didapatkan cara dan formula yang pas untuk mencegah dan menanggulanginya,” kata alumnus Akpol tahun 1985 ini.
Tak lupa mantan Kapolda Jawa barat ini juga menyinggung tentang kegiatan yang sebelumnya ia adakan bersama Kemenristekdikti dengan mengumpulkan 3.000 rektor perguruan tinggi se Indonesia terkait penguatan rektor dan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme dan terorisme.
“Kami juga sudah mengadakan kegiatan mengumpulkan 3.000 rektor di Bali. Kami meminta kepada para rektor perguruan tinggi agar bertanggung jawab terhadap anak muda, dalam mendidik mereka, sehingga tidak terpapar radikalisme dan terorisme,” ungkap pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Sementara itu dalam kuliah umum yang dihadiri para mahasiswa Pasca Sarjana UI dan juga siswa dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan (PTIK) ini, mantan Kepala Divisi Humas Polri ini juga menegaskan pentingnya penguatan nasionalisme guna menghadapi ancaman ideologi transnasional. Menurutnya dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, nilai-nilai kebangsaan yang ada mulai tergerus sehingga memudahkan anak muda untuk disusupi paham-paham radikal.
“Teknologi informasi saat ini itu udah tidak ada batasnya, udah borderless, gadget ada dimana-mana, memang ada sisi positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya, dari sini anak muda dijadikan target brain washing. Kita harus bisa cegah, harus bisa kita imbangi, karena itu kami dari BNPT merekrut duta damai dunia maya, generasi muda untuk melawan radikalisme, dimana mereka menggunakan bahasa milenial sehingga bisa diterima cepat oleh generasinya,” tutur suami dari dr Riri Nusrad Kanam ini.
Terkait penandatanganan MoU yang telah dilakukan, mantan Wakapolda Metro Jaya ini berharap kedepannya upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme akan berjalan lebih maksimal, dimana nantinya akan didukung dengan hasil-hasil riset dan penelitian dari UI sehingga dapat menentukan formula dan cara yang tepat.
“Dengan MoU dengan UI ini ke depan kita akan menjalankan penelitian dan pengembangan termasuk pengabdian terhadap masyrakat, boarding school yang ada di medan nantinya akan dijadikan semacam laboratorium oleh UI untuk mengidentifikasi dan mencarikan solusi atau formula karena pendekatan secara human atau soft approach itu sangat bermanfaat,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof H Muhammad Nasir, PhD, yang turut hadir dalam acara tersebut sangat mengapresiasi MoU yang telah ditandatangi antara BNPT dan UI ini. Menurutnya dengan berjalannnya program ini, diharapkan dapat memaksimalkan program-program yang sebelumnya telah berjalan.
“Ini program penting bagi kami, dan ini sudah kami lakukan sejak 2016. Tahun 2016 kami memetakan, 2017 kami melaksanakan dan tahun 2018 kami tindak lanjuti. UI sebagai universitas yang besar dan sebagai tulang punggung harus bisa mendidik mahasiswanya, mahasiswa sebagai salah satu pintu gerbang untuk memajukan Indonesia, dengan itu harus kita adakan pengawalan yang ketat sehingga paham-paham radikal terorisme tidak menginfiltrasi mereka,” ucapnya.
Sementara itu, Rektor UI, Prof Dr Ir Muhammad Anis, MMet, yang ikut menandatangani MoU, berharap lewat kerangka kerjasama ini, nantinya akan diadakan program-program yang bisa digunakan untuk menangkal radikalisme, terutama di lingkungan kampus.
“Kami berharap dengan dijalankannya kerja sama ini, kita bisa menjalankan program-program yang dapat mencegah radikalisme, caranya? Nanti akan bentuk forum-forum kebangsaan, atau kurikulum terkait kebangsaan dan bisa juga mengundang pakar-pakar agar pengetahuan mereka para mahasiswa bisa dicerahkan” ungkapnya.
Selain ratusan peserta, Kuliah umum oleh Kepala BNPT ini dihadiri oleh para Wakil Rektor dan Dekan di linglkungan UI dan Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugianto. Sementara dari jajaran BNPT yang tampak hadir yakni Sestama BNPT Marsma TNI Dr Asep Adang Supriyadi, Deputi I Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Deputi II Brigjen Pol Budiono Sandi, Deputi III BNPT Irjen Pol Drs Hamidin, para Kepala Biro, dan para Direktur.