BOGOR (Independensi.com) – Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyebutkan beberapa program yang akan dipercepat dalam sisa waktu tiga bulan terakhir di antaranya percepatan difersifikasi pangan, pembangunan Toko Tani Indonesia (TTI), fokus pengendalian harga dan kualitas pangan, serta percepatan sosialisasi peraturan baru.
“Saat ini kita punya peraturan baru Permendag No 57 Tahun 2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET),” kata Agung.
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan rapat kerja terkait percepatan kegiatan 2017 sekaligus merancang kegiatan kerja 2018, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/9).
Rapat kerja ini dihadiri 300 peserta yang terdiri atas dinas pertanian dan BPPT seluruh Indonesia, unit kerja kementerian pertanian, dan mitra Badan Ketahanan Pangan, Kowani, BUMN dan Kemendag.
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Mulyadi Hendiawan mengatakan rapat kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan.
“Melalui rapat kerja ini bersama-sama kita membangun sistem pangan yang kokoh terutama di daerah rawan pangan,” kata Mulyadi.
Ia menjelaskan rapat kerja terbagi beberapa sesi. Sesi pertama membahas kegiatan untuk tahun 2018 yang disampaikan oleh Badan Ketahanan Pangan.
“BKP akan jadikan peta ketahanan pangan sebagai basis penetapan lokasi kegiatan BKP,” katanya.
Selanjutnya pada sesi kedua akan dilakukan sosialisasi Permendag No 57 tahun 2017 tentang penetapan HET beras.
“Sosialisasi akan dilakukan langsung oleh Dirje yang juga memapakarkan Permentan No 31, tentang kebijakan perberasan,” kata Mulyadi.
Mulyadi menambahkan dengan sosialisasi yang dilakukan diharapkan mitra kerja BKP khusus bidang perberasan menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Implementasinya dapat mendorong perdagangan yang berkeadilan bagi seluruh pelaku perberasan,” kata Mulyadi.
Rapat kerja berlangsung selama dua hari 14-15 September 2017. Diakhir kegiatan akan dilangsungkan workshop.
“Harapannya program-program percepatan tahun 2017 bisa dilaksanakan dalam waktu 2-3 bulan kedepan,” kata Mulyadi. (Ant)
Yth. Bpk Menteri pertanian, senang sekali dpt menyampaikan komentar atau kebutuhan di pedesaan, dpt disampaikan bahwa dibanyak desa, banyak masalah yg butuh perhatian dari kementrian terkait, potensi desa spt memaksimalkan pengolahan persawahan pasang surut dari 1 kali panen menjadi 2 kali panen belum dapat dilakukan krn tdk adanya sistim irigasi yg memadai ( belum ada saluran irigasi, pintu air, pompa air dll ). Apakah ada program utk pedesaan utk mengangkat ekonomi masyrakat desa di bidang pertanian …?Apakah kami dapat berkonsultasi di ktr kementrian pertanian…? Apakah ada program terpadu dr 4 kemtrian, kemendesPDTT,kemen pertanian,kemen kelautan,perikanan,kemen PU…?. Dpt di jelaskan banyak potensi desa spt, persawahan, perairan, infrastruktur, SDM, belum diolah, diberdayakan dgn baik shg ekonomi masyarakat desa lambat dan ini memicu perpindahan SDM desa utk pindah ke kota yg ternyata tdk merubah tk sosial mereka.
Trimakasih.