JAKARTA (IndependensI.com) – Guna memenuhi target meningkatkan pertumbuhan nasional di atas 5 persen, pemerintah fokus untuk meningkatkan investasi khususnya di bidang transportasi. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada saat membuka Property Leaders Dialogue di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Menurut Menhub investasi adalah salah satu yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah mengharapkan peran serta swasta dalam meningkatkan investasi, karena dana yang dimiliki pemerintah terbatas.
“Untuk pembangunan di sektor transportasi kita membutuhkan lebih kurang Rp. 1300 triliun. Sementara dana pemerintah yang hanya ada RP. 500 triliun. Pemerintah memnginginkan swasta juga ikut dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi, agar selisih pendanaan dapat diatasi,” ujar Menhub.
Menhub mengatakan infrastruktur merupakan proyek masa depan. Sebagai contoh di kota besar seperti di Jakarta, saat ini sedang gencar pekerjaan proyek infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini belum dilakukan.
“Kita ingin Jakarta berubah pada tahun 2018-2019 yakni Jakarta telah menerapkan konsep transportasi massal. Kita akan tinggalkan konsep transportasi yang membuat kemacetan. Saya yakin apabila MRT, LRT, BRT dan KRL kita tingkatkan kapasitasnya, pasti kemacetan akan berkurang dan sektor properti di Jakarta dan sekitarnya semakin tumbuh,” tutur Menhub.
Kementerian Perhubungan saat ini sedang fokus mengembangkan beberapa proyek-proyek transportasi seperti di Toba, Yogyakarta dan Mandalika.
“Untuk Toba, Bandara Silangit telah kita kembangkan dari bandara kecil menjadi bandara yang sudah internasional. Di Kulonprogro Yogyakarta kita akan membangun bandara dengan kapasitas 20 juta penumpang yang nantinya juga kita siapkan kereta bandara. Mandalika adalah subtitusi bali. Nanti kita akan memposisikan Mandalika sebagai low cost carrier terminal (LCCT) dimana dengan jumlah wisatawan yang banyak akan memberikan dampak yang bermanfaat dan masif di situ,” terang Menhub.
Kementerian Perhubungan juga terus konsisten melakukan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, baik itu dilakukan pemerintah maupun bersama-sama dengan swasta. Oleh karena itu Menhub mengatakan pihaknya berusaha merubah kewenangan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi agar dapat dikerjasamakan dengan swasta.
“Secara nyata ada 20 pelaabuhan dan 10 bandara yang sedang kita lakukan kerjasama untuk konsesi selama 30 tahun. Artinya kita menghendaki swasta membangun dan mengelola proyek-proyek tersportasi tersebut secara profesioal. Disamping itu dana APBN akan kita bangun di lokasi terpencil, terjauh sesuai dengan Nawacita atau visi misi Pemerintah yang membangun dari pinggiran,” tutup Menhub. (pr/kbn)