Lembaga penegakan hukum ini, dilibatkan untuk dapat mengawasi proses dan tahapan seleksi sehingga memastikan bebas dari kepentingan politik, KKN dan intervensi kelompok tertentu.
Kami ingin memastikan semua laporan yang masuk dan yang sudah selesai ditindaklanjuti dilampirkan bukti valid. Mulai dari video, foto dan surat resmi sebagai bentuk transparansi publik,”
Bila kita melakukan kolaborasi dengan pengelola kawasan industri seperti Deltamas, Jababeka, EJIP, Lippo dan sebagainya maka pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih cepat,”