JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) pada tahun 2018 fokus melaksanakan program prioritas padat karya.
Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap kementerian harus memiliki program-program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakan ekonomi lokal dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya persnya terkait dengan program prioritas DJPB di tahun 2018, di Jakarta Rabu (21/2/2018), diterima Independensi.com, Kamis (22/2/2018).
Slamet menambahkan bahwa tahun 2018 ini anggaran DJPB tetap difokuskan untuk stakeholder sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Hal ini dapat dilihat dari anggaran DJPB yang dialokasikan untuk stakeholder mencapai 80,04% dan hanya 19,96 % untuk dukungan manajemen.
Anggaran DJPB untuk stakeholder diimplementasikan dalam bentuk program-program prioritas perikanan budidaya, yaitu sarana dan prasarana budidaya meliputi 250 paket minapadi, 20 paket bantuan ikan hias, dan 150 paket budidaya lele bioflok. Kemudian bantuan pakan ikan berupa 50 paket pakan mandiri dan 1 unit pabrik pakan skala medium.
Selain itu, melanjutkan pelaksanaan SKPT di 3 lokasi, dukungan benih sebanyak 155 juta ekor dan 425 ribu ekor bantuan induk, serta 8 paket kebun bibit rumput laut.
KKP juga akan merealisasikan operasional KJA offshore di 3 lokasi, 5000 Ha asuransi pembudidaya, pembangunan embung 1 lokasi dan rehabilitasi saluran irigasi tambak/kolam 16 paket dan dukungan 40 unit ekscavator.
Slamet juga menekankan bahwa program prioritas DJPB tersebut ditujukan agar dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat dirasakan langsung oleh pembudidaya.
Oleh karena itu, prinsip-prinsip program padat karya menjadi salah faktor dalam menyusun program prioritas lingkup DJPB.
Program padat karya andalan DJPB pada tahun 2018. Menurut Slamet diantaranya adalah kegiatan pembangunan embung, rehabilitasi saluran irigasi/kolam dan budidaya ikan sistem minapadi. Program tersebut dipilih karena mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan perekonomian dan berdampak luas bagi masyarakat lokal.
Program Prioritas
Untuk mensukseskan pelaksanaan prioritas perikanan budidaya, KKP melalui DJPB mengumpulkan dinas kelautan dan perikanan provinsi seluruh Indonesia bersama dengan direktorat dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup DJPB serta pembudidaya ikan. Pertemuan bertajuk rapat koordinasi terpadu bantuan pemerintah lingkup DJPB tersebut dilaksanakan di Bogor (20-23 Februari 2018) dan dihadiri oleh 250 orang peserta.
Sekretaris DJPB, Tri Hariyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini diadakan dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan program prioritas tahun 2018 dapat terlaksana tepat waktu, terukur dan sesuai dengan aturan dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis.
“Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) maupun Pak Dirjen (Slamet Soebjakto), bahwa seluruh program prioritas yang ada harus tersampaikan dan diketahui oleh publik, oleh karena itu pelaksanaannya harus benar-benar mengikuti aturan yang ada serta hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga untuk itu rakor ini menjadi penting,” jelas Tri.
Dia menambahkan bahwa kegiatan ini juga untuk mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program lintas sektor serta temu bisnis dengan melibatkan Kementerian/lembaga terkait, BUMN, dan stakeholder lainnya. Ia juga menambahkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perikanan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu integrasi dan dukungan program/kegiatan dari stakeholder lainnya.
Untuk mensukseskan acara tersebut, dihadirkan narasumber dari berbagai instansi diantaranya Inspektorat Jenderal KKP, Kepala Biro Perencanaan KKP, Direktur LPUMKP serta Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Pembangunan Perikanan Budidaya, seperti Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Direktur Kelautan dan Perikanan BAPPENAS, Direktur Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Direktorat Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian Agraria.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran buku profil ikan hias budidaya di Indonesia dan pemberian penghargaan kepada dinas kelautan dan perikanan (DKP) provinsi terbaik.
Buku profil ikan hias budidaya di Indonesia berisi tentang potensi ikan hias asli Indonesia, keragaan produksi ikan hias nasional, teknologi budidaya ikan hias asli Indonesia, dan pemasaran ikan hias Indonesia. Sedangkan penghargaan DKP provisni terbaik tahun 2017 diraih oleh DKP Provinsi Jawa Barat, disusul oleh DKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai juara kedua dan DKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai juara ketiga. (eff)