BEKASI (IndependensI.com)- Pagu anggaran dinilai terlalu kecil, kontraktor kurang berminat ikut dalam proyek pembangunan kantor Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota. Dalam pembangunannya tidak ada peserta lelang karena anggarannya hanya Rp 38 miliar.
Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang mengalokasikan biaya untuk pembangunan tersebut, akan menyempurnakan perencanaan sehingga ada pengusaha yang mau ikut lelang.
Pembangunannya ujar Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi
Dadang Ginanjar, diproyeksikan baru bisa dimulai pada tahun 2019 mendatang.
Para peserta lelang banyak yang tidak berminat dengan alasan keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Padahal Wali Kota Bekasi awal 2017 lalu, saat dijabat Rahmat Effendi telah melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking di lokasi proyek di Kawasan Summarecon Bekasi.
“Lelang sudah dibuka sejak awal tahun 2017 lalu, tapi kontraktor banyak yang tidak mau. Mungkin karena keuntungan yang mereka dapatkan sedikit,” ujar Asisten Administrasi Kota Bekasi, Dadang Hidayat, Selasa (3/7).
Menurut Dadang, pemerintah tengah menyiapkan rencana untuk mengevaluasi pagu anggaran yang telah disiapkan Disperkimtan Kota Bekasi sebagai dinas teknis bakal ditunjuk untuk menghitung ulang biaya estimasi pembangunan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga bisa menunjuk konsultan dari luar pemerintahan guna menghitung estimasinya. “Pembangunan polres memang harus ada penyempurnaan dari sisi perencanaan, sehingga pihak ketiga tertarik untuk melaksanakan proyeknya,” ujarnya.
Hasil evaluasi tersebut, kata dia, akan dijadikan acuan pemerintah. Bila hasilnya harus menambah pagu anggaran, maka pemerintah akan melaksanakannya.
Dikatakan, meski pembangunan polres bukan tugas pemerintah daerah, namun Dadang menilai pemerintah tetap memiliki kewajiban kepada warganya dalam memberi rasa aman dan nyaman, sehingga mereka betah di Kota Bekasi. Pembanguna ini sebumnya digagas Pemkot Bekasi dan mengalokasika biaya dari APBD.
Pembangunan gedung ini juga diiiringi dengan kenaikan tipologi kepolisian setempat dari Polres Kota Bekasi Kota menjadi Polres Metropolitan Bekasi Kota. Atas kenaikan itu, maka jumlah personel dan fasilitas polres dipastikan bertambah.
Adapu lahan yang digunakan untuk membangun polres adalah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) milik pemerintah daerah dari pihak ketiga. Nantinya polres akan dibangun hingga tiga lantai di lahan seluas 5.000 meter persegi.
Direncanakan, kantor Polres Metro Bekasi Kota yang saat ini di Jalan Pramuka Bekasi Selatan, akan dijadikan menjadi kantor satuan lalu lintas. (jonder sihotang)