Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan program kartu sehat berbasis NIK. (ist)

Pencetakan KS-NIK Libatkan CSR Perusahaan Swasta

BEKASI (IndependensI.com) –  Pencetakan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK)  Kota Bekaai, saat ini   dihentikan sementara dikarenakan. Pasalnya karena  kehabisan blanko.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah mengincar dana pertanggungjawaban sosial atau corporate social responsibility  dari perusahaan swasta untuk pencetakan blanko. Rencana pelibatan perusahaan swasta untuk turut mencetak KS-NIK tersebut dilontarkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Saat ini kan keuangan Pemerintah Kota Bekasi sedang sulit, sedangkan 140.000 pemohon KS-NIK belum dibuatkan kartunya karena ketiadaan blanko,” ucap Rahmat, kemarin.

Disebutkan, sejak diluncurkan tahun 2017 hingga saat ini, Pemkot Bekasi telah menerbitkan 600.000 lembar KS-NIK. Namun nyatanya, animo warga jauh lebih besar dari itu.

Ada lebih dari 140.000 pemohon KS-NIK yang sudah mendaftar,  tapi belum mengantongi fisik kartunya. Ini terjadi dikarenakan blanko yang disiapkan Pemkot Bekasi untuk pencetakan tahun ini sudah habis lebih cepat.

“Sementara untuk pengadaan lagi, kemampuan keuangan sedang tidak memungkinkan. Makanya kami sedang mencari perusahaan swasta yang mau mengalokasikan dana pertanggungjawaban sosialnya untuk biaya pencetakan KS-NIK ini,” katanya.

Namun bagi warga yang sudah mendaftar, meskipun belum mengantongi kartu, berobat bisa tetap dilakukan. Hanya saja, saat mendaftar di rumah sakit tujuan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga harus dibawa.

“Namanya KS berbasis NIK, jadi nomor induk warganya sudah terdaftar. Makanya walau belum memegang kartunya, tapi jika NIK-nya sudah terdaftar, otomatis bisa langsung berobat,” katanya.

Namun demikian, Rahmat juga mengimbau kepada warga Kota Bekasi untuk mempergunakan KS-NIK dengan bijak. Bijak dalam arti, berobat yang tidak gawat atau bukan penyakit berat, tak perlu langsung ke rumah sakit.

“Jangan sungkan berobat di Puskesmas yang ada di tiap-tiap kecamatan kalau sekadar batuk, pilek, atau sakit gigi. Di Puskesmas sekarang fasilitasnya tidak kalah nyaman, dokternya juga banyak,” katanya.

Sejak program KS berbasis NIK diluncurkan Pemkot Bekasi 2017, masyarakat berlomba untuk memilikinya. Sebab, dengan menggunakan kartu tersebut, masyarakat bebas berobat ke semua rumah sakit se Kota Bekasi tanpa bayar.

Adapun anggaran biaya berobat pengguna KS-NIK, sudah ditanggung APBD Kota Bekasi. Kartu ini digagas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat masa jabatan pertama. Kini,  memasuki masa jabatan kedua  periode 2018-2023, program tersebut dilanjutkan. Semua masyarakat Kota Bekasi berhak mendapat kartu tersebut. (jonder sihotang)