polemik penghentian alat berat
Polemik penghentian alat berat dan warga di lokasi. (foto istimewa)

Ketua RW 12 dan14 Dinilai Langkahi Kewenangan Lurah Pluit dan Camat Penjaringan

JAKARTA (IndependensI.com) – Belum lagi tuntas polemik penghentian alat berat secara arogan terhadap pembangunan Pluit Culinary Park di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.
Sekarang beredar foto-foto dan video di kalangan masyarakat luas, UMKM, PKL dan pemulung tentang kelakuan Ketua RW 12 dan Ketua RW 14, Kelurahan Pluit, kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika melakukan pengaduan kepada DPRD DKI Jakarta dan ketika mendampingi dan memberikan penjelasan yang menyesatkan kepada rombongan anggota DPRD DKI Jakarta inspeksi ke lokasi Pluit Culinary Park.
Sehingga menimbulkan kemarahan, kegaduhan dan meresahkan masyarakat banyak, seperti masyarakat Muara Karang dan sekitarnya, pihak UMKM pedagang kaki lima dan ketua paguyuban pemulung yang pernah berusaha di lokasi tersebut.
Ketua RW 12 yang selalu mengatasnamakan warga yang tidak jelas dan Ketua RW12 memiliki kewenangan yang super untuk mengatur pelanggaran hukum di wilayahnya, seperti pemasangan kanopi hingga pinggir jalan raya sebagai dapur restoran, bengkel dan bahkan sebagian berbentuk permanen dengan  membayar sejumlah pungutan liar yang tidak masuk kedalam kas negara.
Selanjutnya menutup saluran/got dengan cor beton sehingga menjadi penyebab utama banjir, macet dan semrawut akibat mobil parkIr di pinggir jalan.
“Kenapa Ketua RW 12 dan RW 14 begitu lancang melangkahi Lurah Pluit dan Camat Penjaringan yang telah melakukan proses sesuai dengan prosedur yang benar untuk menghidupkan usaha UMKM dan telah berjerih payah memperjuangkan nasib pedagang kecil? Apakah hanya golongan orang kaya pemilik ruko dan golongan tertentu yang boleh berdagang? Apakah para rakyat kecil UMKM tidak boleh mencari makan? Wong cilik itu tidak boleh dikucilkan, Ketua RW 12 dan RW 14 jangan menghambat usaha UMKM untuk rakyat kecil,” kata Diding Setiawan.
Sebelumya pada hari senin (17/12/2018) pihak UMKM yang dipimpin oleh Diding Setiawan mendatangi sekretariat RW.12 kelurahan Pluit, namun diperoleh informasi bahwa ketua RW.12 sedang bersembunyi di suatu tempat.
Begitu juga ketika perwakilan UMKM Bapak Purwanto salah seorang anggota UMKM mendatangi ketua RW.14 Rikie Rusly pemilik Bakmi Abadi, malah mengelak telah menghambat bahkan mendukung pembangunan Pluit Culinary Park. Ini yang kami sesalkan tidak gentlemen RW.
Lebih lanjut Diding Setiawan meminta ketua RW 12, Hari Hartono, untuk tampil mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang menghambat para rakyat kecil untuk mencari sesuap nasi untuk menghidupkan keluarga mereka. Kami meminta aparat terkait bersama Satpol PP segera menertibkan bangunan-bangunan liar tambahan yang di koordinir oleh RW12 dan RW 14 tersebut yang jelas-jelas melanggar.
Apabila permasalahan ini berlarut-larut maka kami yang bernasib sama berjumlah ribuan orang akan melakukan demo untuk keadilan di kantor RW.12 dan Rw.14, Kelurahan Pluit, Kantor DPRD DKI Jakarta dan Gubernur.(budi/ist)