Kabinet Indonesia Maju, Pentingnya Mendorong Investasi Swasta untuk Menopang Perekonomian

JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah mengumumkan susunan menteri barunya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 – 2024. Dalam pidatonya presiden menegaskan seluruh menteri yang telah ditunjuk harus mampu bekerja dengan cepat, produktif dan inovatif, bagi yang tidak memenuhi standar ini, tidak akan berumur panjang dalam pemerintahan.

Tidak banyak nomenklatur yang berubah, namun untuk program yang menjadi prioritas pemerintah ada beberapa kementerian yang diperkuat seperti Kementerian koordinator bidang Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut B. Panjaitan, yang mendapat tambahan tugas dibidang investasi, serta hadirnya Menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy, dalam pemerintahan sebelumnya tidak ada.

Kedua kementerian koordinator ini memang memegang peran penting untuk bisa mewujudkan prioritas kerja pemerintah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, penguatan kualitas sumber daya manusia dengan memperkuat sistem pendidikan serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, namun mendorong masuknya investasi swasta sehingga sinergi antara BUMN dan swasta mampu diwujudkan.

Kementerian koordinator maritim juga memegang peranan penting karena membawahi kementerian
perhubungan yang berhubungan dengan pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah, setelah dalam lima tahun terakhir pemerintah membangun berbagai infrastruktur, kedepan perlu ada strategi nasional untuk bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi berbagai infrastruktur yang telah dibangun tersebut.

‘’Kedepan PR utama kemenhub adalah memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistic sehingga berpengaruh untuk meningkatkan daya saing Indonesia,’’ papar Piter.

Pembenahan birokrasi dan memperbaiki mental aparatur sipil negara (ASN) yang ada di kemenhub juga sangat penting untuk segera dilakukan untuk menghadirkan pemerintah yang bersih dan bekerja untuk rakyat, tegasnya.

Dalam RAPBN 2020, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 m, melanjutkan pembangunan 49 bendungan, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km’sp, pembangunan pelabuhan penyeberangan (lanjutan) sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.

Mendorong masuknya investasi baik swasta lokal maupun asing, menjadi pilar utama bagi mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur kedepan, selain mengandalkan konsumsi domestik. Kinerja ekspor diperkirakan belum akan optimal ditengah perang dagang antara US dan Cina yang masih berkepanjangan. Tak heran bila Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi akan memiliki peran yang strategis.

‘’Sebagai kementerian koordinasi perlu melihat implementasi kementerian dibawahnya, khususnya
upaya menciptakan sinergi dengan swasta, perlu melakukan mapping terhadap kinerja selama 5
tahun terakhir ini, keberlanjutan kebijakan yang telah berjalan serta perlunya mengkaji kembali kerja
sama dengan pelaku di sektor swasta,’’ ungkap Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara Widodo
Setiadi.

‘’Kami sangat berharap untuk berbagai program yang sudah berjalan baik tetap dilanjutkan karena
mengganti dengan program baru pastilah berdampak pada investasi yang sudah disepakati pada periode sebelumnya, apalagi terkait pembangunan infrastruktur yang sifatnya lebih jangka menengah – panjang, bila ditengah jalan berubah pastinya akan berpengaruh pada modal investasi yang sudah dikeluarkan oleh investor,’’ tambah Widodo. (Chs)