JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintah Kota Jakarta Selatan harus bersikap tegas dan tidak membiarkan pihak-pihak tertentu yang selama ini menguasai lahan milik orang lain secara tidak sah. Keberadaan orang-orang tersebut sangat mengganggu penegakan hukum dan bisa merusak iklim investasi di DKI Jakarta.
Kuasa Hukum PT Bravo Target Selaras Rony Hutajulu, SH. MH dalam siaran persnya yang diterima Independensi.com di Jakarta, Jumat (19/1/2018) mendesak Pemkot Jakarta Selatan untuk segera menertibkan dan mengosongkan lahan milik PT Bravo yang terletak di Jl. Jatayu, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Lahan itu di diami oleh orang-orang yang secara tanpa hak selama ini.
Rony Hutajulu meminta, Pemkot Jaksel tidak lagi menunda-nunda proses penertiban atau pengosongan di lahan tersebut hanya karena adanya provokasi-provokasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak berhak. “Penertiban/Pengosongan lahan harus segera dilakukan mengingat sengketa hukum atas lahan seluas 9.665 meter persegi tersebut telah berakhir sesuai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yunto Keputusan Mahkamah Agung RI dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Rony menerangkan, upaya pengembalian batas lahan tanah Jatayu milik PT Bravo yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan namun dicoba digagalkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melempar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Memang, pelaksanaan penertiban atau pengosongan lahan baru dapat dilakukan setelah melewati prosedur pengembalian batas lahan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
Namun dengan munculnya tuduhan-tuduhan itu, kata Rony, proses pengembalian batas lahan dan penertiban atau pengosongan lahan sampai saat ini belum dapat terlaksana padahal surat permohonan penertiban lahan di lahan tersebut sudah diajukan oleh PT Bravo sejak Mei 2015.
“Tuduhan yang dilemparkan diantaranya berupa: tanah milik PT Bravo itu salah letak, atau jual beli dari Pemilik sebelumnya kepada PT Bravo tidak sah, atau sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 1098/Kebayoran Lama Utara atas nama PT Bravo sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Rony.
Menurut Rony, semua tuduhan itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. “Masalah tuduhan salah letak dan sengketa menyangkut jual beli dari Pemilik sebelumnya kepada PT Bravo sudah menjadi bagian dari sengketa sebelumnya di PTUN dengan register perkara Nomor 217/G/2015/PTUN.JKT, dan telah diputuskan dimenangkan oleh PT Bravo,” ungkapnya.
Putusan itu telah berkekuatan hukum tetap dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017. “Dalam putusan itu intinya, menolak permohonan kasasi dari pihak yang menggugat lahan milik PT Bravo,” tuturnya.
Atas dasar putusan itu, maka sudah seharusnya pihak Walikota Jaksel melanjutkan proses penertiban dan pengosongan lahan yang sempat tertunda sebelumnya.
Sedangkan menyangkut tuduhan SHGB atas nama PT Bravo yang dituduhkan telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; tuduhan itu tidak benar dan sudah dikonfirmasikan langsung oleh PT Bravo ke Pengadilan Jakarta Selatan
Kemudian, lanjut Rony, soal adanya laporan polisi yang diajukan oleh Harimurti dan juga Nining Prihatin alias Mega yang melaporkan Pemilik sebelumnya Iping Nuryadin ke Polda Metro Jaya. Laporan itu secara hukum tidak bisa dijadikan alasan bagi instansi terkait untuk menunda penertiban/pengosongan lahan milik PT Bravo tersebut.
Untuk diketahui, PT Bravo membeli tanah yang luasnya hampir sepuluh ribu meter tersebut dari seseorang bernama Iping Nuryadin pada Desember 2014 lalu, didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 293/2014. Kemudian terbit Sertifikasi HGB nomor 1098/Kebayoran Lama Utara, tercatat atas nama PT Bravo Target Selaras tertanggal 24 Desember 2014.