JAKARTA (IndependensI.com) – Manajemen di masing-masing lingkungan perguruan tinggi diharapkan memiliki pola penanganan dalam upaya pencegahan paham-paham radikalisme yang berkonotasi negatif agar tidak mudah masuk dan menyebar di lingkungan kampus. Apalagi kampus adalah lembaga yang digunakan untuk mendidik para generasi muda calon-calon generasi penerus bangsa.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH, saat memberikan paparan pada acara ‘Sosialisasi Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Dalam Menangkal Radikalisme’ kepada para pimpinan Perguruan Tinggi se-wilayah Jawa Tengah yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LL Dikti (dulu bernama Kopertis) wilayah VI Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang di Graha Kebangsaan Untag Semarang, Jumat (10/8/2018).
“Kami menjelaskan bagaimana permasalah-permasalahan, nilai-nilai yang harus dijaga di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya. Bagaimana radikalisme bisa kita reduksi. Radikalisme yang saya maksud di sini adalah radikalisme yang negatif yaitu intoleransi, anti-NKRI, anti-Pancasila, dan penyebaran paham-paham takfiri,” ujar Suhardi.
Mantan Sekretasis Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, dalam pertenuan terbatas tersebut dirinya menjelaskan secara rinci mengenai modus-modus dan pola bagaimana kelompok-kelompok tersebut masuk untuk menyebarkan paham-paham radikal negatif terebut di lingkungan kampus. Setelah dirinya menjelaskan panjang lebar, dirimya juga memberikan treatment (langkah-langkah) untuk mengantisipasi penyebaran paham tersebut.
“Treatment ini kami sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi ini. Nanti pada tingkat pengelola perguruan tinggi lah yang membuat pola penanganannya, dengan apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi tersebut seperti apa yang sudah kami sampaikan,” ujar Kepala BNPT.
Namun demikian mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan bahwa BNPT tidak masuk secara langsung ke wilayah kampus tersebut. Semuanya diserahkan kepada manajemen kampus itu sendiri, Namun jika pihak kampus ada kesulitan, maka BNPT akan melakukan asistensi.
“Nah ini yang kami perbuat, supaya semua berjalan dengan baik. Ini agar anak-anak yang menjadi anak didiknya itu dapat menjadi generasi penerus yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Ini tujuan yang kita sampaikan disini kepada seluruh pengelola perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah,” ujar alumnus Akpol tahun 1985 ini.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, hal yang sama juga sudah ia lakukan dengan mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi swasta dan dosesn wilayah Jawa Timur sekitar dua pekan lalu di UPN Veteran Surabaya. Dirinya berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pola yang sama.
“Untuk pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sendiri sudah kita kumpulkan bersama Menristek Dikti di Jakarta, kita sampaikan hal yang sama,” tuturnya.
Oleh sebab itu mantan Kapala Divisi Humas Polkri ini berharap agar sosialsiasi ini menjadi suatu program yang merata, sama dalam mencegah paham-paham itu agar tidak masuk dan tidak berkembang di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya.
“Dan alhamdulillah ini dihadiri oleh bapak Gubernur dan bapak Kapolda serta yang lainnya. juga bisa memberikan ini. Sehingga bisa tahu secara langsung permasalah apa yang dihadapi di lingkungan pendidikan dan juga bagaimana mengatasinya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Ketika ditanya para awak media mengenai berapa banyak Perguruan Tinggi yang terpapar paham-paham tersebut, Kepala BNPT enggan menjelaskan lebih rinci guna mencegah kecemasan di lingkungan orang tua siswa itu sendiri. Menurutnya penyebaran paham tersebut di lingkungan kampus tebal tipisnya berbeda-beda. Meski secara kuantitas jumlahnya kecil, tapi kalau dibiarkan akan dapat merusak semuanya.
“Yang kita didik ini adalah anak muda, calon-calon generasi penerus bangsa. Kita berusaha bagaimana caranya hal-hal seperti itu kita reduksi, kalau perlu kita hilangkan paham-paham seperti itu tidak mengganggu proses belajar dan mengajar. Sehingga kita bisa dapatkan anak didik yang betul-betul berkualitas bagi Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh forum rektor ini,” ujarnya.
Dalam paprannya di hadapan para pimpinan perguruan tinggi mantan Wakapolda Metro Jaya ini mencontohkan salah satu perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang beberapa waktu lalu digerebek Detasemen Khusus 88/Anti Teror Polri. Yang mana ditemukan bom rakitan yang dirakit di dalam lingkungan perguruan tinggi.
“Coba anda bisa bayangkan ada bom rakitan di dalam lingkungan perguruan tinggi. Itu yang merakit alumni dari perguruan tinggi tersebut, mereka tinggal disitu. Pihak kampus harus jeli dalam mengawasi seluruh kegiatan di kampus. Jika perlu ambil alih semua pengelolaan kegiatan yang ada di linbkungan kampus. Jangan diserahkan kepada pihak luar,” ujar Kepala BNPT memberikan salah satu contoh.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut hadir dan berkesempatan untuk membuka acara tersebut juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak LL Dikti tersebut. Dirimya juga berharap agar kedepan Kepala BNPT juga bisa memberikan paparan kepada lingkungan masyarakat Jawa Tengah.
“Saat seluruh Gubenur dikumpulkan oleh bapak Mendagri di Jakarta, kami mendapatkan paparan dari Kepala BNPT. Ini baik sekali sehingga kami harus ikut terlibat mengawasi dan mengantisipasi agar penyebaran paham-paham tersebut tidak tumbuh di masyarakat. Untuk itu kami berharap tidak hanya di lingkungan perguruan tinggi saja, kami berharap bapak Kepala BNPT juga bisa memberikan papaqran serupa kepada masyarakat. Nanti kami akan kumpulkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat Jawa Tengah juga untuk mendapatkan paparan langsung dari bapak Kepala BNPT,” ujar Ganjar Pranowo.
Sementara itu Kepala LL Dikti Wilayah VI Jawa Tengah, Prof Dr DYP Sugiharto, MPd Kons, menjelaskan pihaknya sengaja menggelar acara sosialisasi tersebut dengan maksud ingin meningkatkan perwujudan fungsi dari perguruan tinggi, terutama dalam menangkal paham-paham radikalsime tersebut.
“Karena sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 12 tentang pendidikan tinggi dimana salah satunya yaitu menjadi institusi yang diandalkan dan ikut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah masalah persoalan bangsa,” ujar Sugiharto.
Di sisi yang lain menurutnya, perguruan tinggi juga memiliki fungsi untuk mempersiapkan para generasi generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa melalui lulusannya. Aplagi dinamika mahasiswa pada saati ini dihadapkan pada berbagai informasi stimulus-stimulus yang tidak semuanya positif yang kadang menjadi pengarah mahasiswa untuk terjebak pada pikiran-pikiran radikalisme yang negatif.
“Kalau hal tersebut dibiarkan tentunya akan sangat mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu pimpinan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang jumlahnya ada 257 dengan 340 ribuan Mahasiwa di Jawa Tengah menjadi potensi yang strategis untuk ikut mensejahterakan dan mengamankan Jawa Tengah,” ujarnya.
“Dengan apa yang disampaikan Kepala BNPT tersebut kami berharap para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta akan langsung dapat Menindaklanjuti untuk melakukan antisipasi dalam melakukan penangkalan radikalisme di kampusnya masing-masing,” ujar Sugiharto.
Dalam ksempatan yang sama Rektor Untag Semarang, Dr Drs H Suparno, MSi, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha secara maksimal dalam mengantisipoasi penyebaran paham radikalisme negatif di lingkungan kampus yang dipimpinnya.
“Sebagai Kampus merah putih, kampus yang berwawasan nasionalisme dan kebangsaan, kami siap untuk melaksanakan tugas ini. Wawasan Kebangsaan akan kami kedepankan dan kami sosialisasikan kepada para mahasiswa kami nantinya” ujar Suparno.
Pihaknya pun juga menyampaikan terima kasih kepada pihak LL Dikti yang telah mempercayakan kepada Untag untuk dapat menggekar acara sosialisasi tersebut. “Mudah-mudahan dengan kehadiran Kepala BNPT ini bisa memberikan suatu pencerhana kepada pimpinan perguruan tinggi khususnya pada Untag tercinta,” ujarnya.
Turut hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Condro Kirono, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. Ir. Hamli, ME, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah, Sri Puryono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Sadiman, SH dan unsur Forum Komunkasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Jawa Tengah lainnya.