Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti

Pelayanan Penerbangan Harus Bebas KKN

JAKARTA (independensi.com) – Pelayanan penerbangan harus bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu menjadi komitmen Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub di awal tahun 2019.

Untuk itu Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti telah memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan staf di Ditjen Perhubungan Udara melalui Surat Edaran, Nomor SE 49 Tahun 2018, sebagai komitmen dalam melaksanakan pelayanan yang bebas KKN.

“Ini dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara serta menciptakan pemerintahan
yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Polana.

Polana menambahkan, pelayanan di sektor perhubungan udara harus bebas dari KKN. “Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan tindakan KKN akan menerima sanksi tegas, tanpa pandang bulu!”, tegas Polana.

Oleh karenanya, lanjut Polana, untuk mewujudkan pelayanan angkutan udara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pejabat dan staf harus melaksanakan pelayanan transportasi udara dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Government dan bebas dari perilaku KKN.

Harus selalu menjaga marwah dan martabat baik pribadi maupun institusi untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Melakukan pengawasan secara berjenjang di unit kerjanya, dan mengingatkan seluruh pegawai terkait agar tidak tergoda untuk mengambil apapun yang bukan merupakan haknya.

Selalu melibatkan Inspektorat Jenderal (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah / APIP) dan unsur-unsur lainnya seperti Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, agar kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat berjalan lancar sesuai dengan koridor
hukum yang berlaku.

“Saya berharap, agar semua mematuhi arahan tersebut, agar pelayanan angkutan udara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat kita wujudkan bersama”, ujar Polana.